LUMAJANG, SuaraKeadilanNews.id – Nasib pilu dialami seorang siswa kelas XII SMKN Negeri Tempursari, Lumajang. Sudah dinyatakan lulus, tapi ia justru kebingungan karena tidak bisa mengambil Surat Keterangan Lulus (SKL). Padahal, dokumen itu sangat ia butuhkan untuk melamar pekerjaan demi masa depannya!
Kasus ini mencuat pada Selasa (5/5/2026) dan langsung menjadi sorotan serius. Pasalnya, dugaan praktik mengaitkan kelulusan dan pengambilan dokumen pendidikan dengan kewajiban pembayaran dinilai bertentangan dengan regulasi pendidikan nasional.
Dilarang Keras oleh Kemendikbudristek!
Aturan dari pemerintah pusat sudah sangat tegas! Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022, sekolah dilarang keras mengaitkan kelulusan, penerimaan rapor, ijazah, maupun dokumen resmi lainnya dengan status pembayaran komite, sumbangan, atau iuran dalam bentuk apa pun!
Secara prinsip hukum, kelulusan adalah hak siswa yang ditentukan berdasarkan capaian akademik dan kompetensi. Dokumen pendidikan yang diterbitkan negara tidak boleh dijadikan alat tekanan untuk kepentingan penagihan!
Curhat Pilu Sang Siswa: “Saya Bingung, Orang Tua Tidak Ada di Sini”
Salah satu siswa kelas XII SMKN Negeri Tempursari yang meminta namanya dirahasiakan akhirnya buka suara dan menceritakan kisah pilunya.
“Saya memang belum bayar beberapa bulan karena kondisi keluarga,”_ curhatnya dengan nada lirih. _”Orang tua kerja di luar kota, saya tinggal dengan kakek. Waktu saya minta SKL untuk melamar kerja, saya malah disuruh datang dengan orang tua. Saya bingung, karena orang tua tidak ada di sini,” ungkapnya.
Siswa tersebut mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan wali kelas, namun hingga kini belum juga menemukan solusi. “Saya hanya butuh SKL untuk melamar kerja, tapi sampai sekarang belum bisa ambil. Padahal itu sangat penting buat masa depan saya,” tambahnya dengan nada putus asa.
Tak Hanya SKL, Ada Iuran Rp200 Ribu dan Rp100 Ribu!
Tak berhenti sampai di situ, sejumlah siswa lain juga mengungkap adanya berbagai pungutan yang dibebankan kepada siswa. Di antaranya adalah sumbangan pembangunan musholla sebesar Rp200.000 per siswa serta iuran partisipasi bulanan sebesar Rp100.000!
Jika terbukti, praktik penahanan dokumen kelulusan karena alasan finansial ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat dan berpotensi masuk dalam ranah hukum, baik administrasi maupun perdata!
Kepsek Joko Sudarmono Belum Buka Suara
SMKN Negeri Tempursari saat ini dipimpin oleh Joko Sudarmono. Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan yang beredar.
SuaraKeadilanNews.id telah berupaya mengonfirmasi kepada Joko Sudarmono melalui pesan WhatsApp pada Selasa (5/5/2026) pukul 14.20 WIB, namun belum mendapat respons.
Situasi ini sontak menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan siswa. Banyak pihak kini mendesak agar pihak sekolah segera memberikan penjelasan serta mengambil langkah korektif. Tujuannya jelas, untuk memastikan hak-hak siswa tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
Aturan menyebut, kelulusan adalah hak siswa berdasarkan capaian akademik. Jika dugaan penahanan SKL karena tunggakan terbukti, maka hal itu bertentangan dengan SE Mendikbudristek No. 4 Tahun 2022. (Heri/Ach)
BERSAMBUNG…












