Banner Iklan
Berita Daerah

Pemilik Tanah Bersertifikat Rencana Palang Kantor Pemerintah di Teminabuan Besok Pagi.

74
×

Pemilik Tanah Bersertifikat Rencana Palang Kantor Pemerintah di Teminabuan Besok Pagi.

Sebarkan artikel ini

 

SORONG SELATAN, 6 Mei 2026 – Suasana mulai memanas di Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Seorang warga yang merasa hak-haknya dilanggar secara hukum, Bapak Marthen Thesia, berencana melakukan aksi pemalangan (pemblokiran) terhadap bangunan kantor milik Pemerintah Daerah yang berdiri di atas tanah miliknya.

 

 

Aksi damai ini diagendakan akan dilaksanakan pada Kamis Pagi, 7 Mei 2026, bertempat di Kantor Kelurahan Kaibus, Jalan Warkawar Kompleks Kikiso, Distrik Teminabuan.

 

 

 Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh tim media, objek sengketa adalah tanah adat yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Marthen Thesia yang terbit pada tahun 1993.

 

Dalam keterangannya kepada Wartawan Suarakesdilannews.id. Teminabuan Rabu 6 Mei 2026 Jam 10.00 WIT.Di kediamannya.

 

Ironisnya, pengukuran lahan dan pembangunan fisik oleh pemerintah sudah dilakukan jauh sebelumnya, tepatnya sejak tahun 1990. Selama kurun waktu lebih dari tiga dekade tersebut, tidak pernah ada kesepakatan, pelepasan hak, maupun pembayaran ganti rugi kepada pemilik sah.

 

Kasus ini sebenarnya sudah disuarakan melalui media online sejak awal Januari 2026 lalu, namun hingga bulan Maret 2026, tidak ada respon atau tanggapan serius dari pihak Pemerintah Daerah.

 

 

Sebelum mengambil langkah tegas, pihak pemilik tanah telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dengan melakukan pertemuan bersama jajaran pemerintahan, mulai Sekretaris Daerah (Sekda), Camat, Lurah, hingga Kepala Bagian Pemerintahan.

 

Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan langsung kepada Bupati Sorong Selatan, Ibu Petronela Krenak. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ibu Bupati memerintahkan Bidang Aset untuk menelusuri seluruh data dan arsip terkait status tanah tersebut.

 

Namun hasilnya tidak di temukan Artinya  Dukemen  atau Arsip Hukum yang menjadi dasar sah penguasaan tanah tersebut oleh pemerintah 

 

Marthen Thesia telah memberikan tenggang waktu selama 3 bulan agar pemerintah  dapat mencari bukti otentik dan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Namun saat ini pihak Pemda diam putus komunikasi hingga batas waktu habis, tidak ada tindak lanjut yang konkret.

 

“Harga diri dan hak saya sebagai pemilik sah diinjak-injak serta tidak dihargai sama sekali. Pemerintah tidak punya satu pun bukti kepemilikan, sementara sertifikat kuat ada di tangan saya,” tegas Marthen dengan nada kecewa saat ditemui di kediamannya, Rabu (6/5).

 

 

“Inti dari aksi pemalangan besok adalah bentuk protes dan tuntutan pertanggung jawaban pemerintah atas penggunaan tanah selama puluhan tahun tanpa izin dan tanpa bayaran. Adapun poin tuntutan yang diajukan adalah:

 

1. Mengakui hak milik pemohon atas tanah dimaksud secara sah dan berharga.

​

2. Membayar ganti rugi dan kompensasi atas pemanfaatan tanah sebesar total Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

​

3. Segera menyelesaikan administrasi penggunaan tanah agar tidak terjadi sengketa hukum di kemudian hari.

​

4. Menetapkan dan membayarkan kompensasi tahunan sepanjang tanah tersebut masih digunakan oleh Pemerintah Daerah.

​

5. Menyelesaikan peralihan hak atau penggunaan tanah secara tertulis dan berkeadilan sesuai aturan yang berlaku.

​

6. Mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat sebelum ditempuh upaya hukum lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *