Banner Iklan

Dispendik On The Road di Poncokusumo, Sekretaris Dispendik: Cuti Hak ASN, Tapi Pelayanan Siswa Tak Boleh Terganggu* *Rosyta Dewi: Kepala Sekolah Wajib Awasi Disiplin, Pembiaran Bisa Kena Sanksi*

59
×

Dispendik On The Road di Poncokusumo, Sekretaris Dispendik: Cuti Hak ASN, Tapi Pelayanan Siswa Tak Boleh Terganggu* *Rosyta Dewi: Kepala Sekolah Wajib Awasi Disiplin, Pembiaran Bisa Kena Sanksi*

Sebarkan artikel ini

*

*MALANG, Suara keadilanNews.id* – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kembali menggelar Dispendik On The Road (DOR) di Gedung PGRI Poncokusumo, Rabu (6/5/2026). Sekretaris Dispendik, Rosyta Dewi, S.H., M.AP, turun langsung memberi pembekalan soal disiplin, hak cuti, hingga larangan pungli bagi ASN.

Kegiatan diikuti kepala sekolah SD-SMP negeri, operator BOS dan Dapodik, bendahara sekolah, serta tenaga kependidikan. Materi yang disampaikan Rosyta terbilang “_ngeri-ngeri sedap_”: soal sanksi disiplin PNS-PPPK sampai tanggung jawab kepala sekolah sebagai atasan langsung.

*Dasar Hukum Disiplin PNS-PPPK Beda*
Rosyta menegaskan, integritas ASN berafiliasi langsung dengan disiplin. Aturannya jelas dan berbeda antara PNS dengan PPPK.

“Integritas itu berafiliasi dengan disiplin ASN. Untuk PNS diatur dalam PP 94 Tahun 2021, sedangkan PPPK mengacu pada PP 49 Tahun 2018. Di sana diatur hak, kewajiban, sanksi, dan ketentuan lainnya,” jelas Rosyta.

Karena itu, ia meminta seluruh ASN pendidikan membaca dan memahami dua PP tersebut. “Jangan sampai sudah tanda tangan perjanjian kerja, tapi _nggak_ tahu isinya,” sindirnya.

*Cuti Hak, Tapi Kendali di Kepala Sekolah*
Soal cuti, Rosyta menegaskan cuti memang hak ASN. Namun ada rambu-rambu yang wajib dipatuhi.

“Cuti itu hak, tetapi kita sebagai ASN harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain dan dibatasi oleh aturan. Karena itu, kendali cuti tetap berada pada kepala sekolah,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pelayanan pendidikan tidak boleh berhenti gara-gara guru cuti. “Tugas kedinasan tidak boleh sampai tidak terlaksana. Siswa harus tetap mendapatkan pembelajaran. Paling aman mengambil cuti memang saat peserta didik sedang libur,” ujar Rosyta.

Meski siswa libur, guru tetap masuk. “Saat murid libur, guru tetap masuk karena masih banyak instrumen pembelajaran, administrasi, dan konten pendidikan yang harus dikerjakan. Kalau cuti tidak dikendalikan, pelayanan di sekolah bisa terganggu,” tambahnya.

*Pungli Haram, Sumbangan Boleh Asal Sesuai Aturan*
Rosyta juga me-_warning_ keras soal pungutan liar. “Melakukan pungutan liar adalah larangan dalam PP 94 Tahun 2021. Sumbangan yang sesuai aturan itu boleh, tetapi pungutan tidak boleh. Ini harus dipahami betul,” tegasnya.

Selain PP, ia meminta jajaran pendidikan membaca Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2024 tentang tata kelola pendidikan. “Kalau ada yang belum membaca Perbup Nomor 5 Tahun 2024, nanti akan kami bagikan lagi melalui grup operator, kepala sekolah, penilik, dan pengawas,” kata Rosyta.

Larangan lain yang diingatkan: menyalahgunakan wewenang, menghalangi tugas kedinasan, menerima hadiah karena jabatan. “ASN tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, menerima hadiah karena jabatan, apalagi meminta. Melakukan ataupun sengaja tidak melakukan kewajiban, keduanya bisa menjadi pelanggaran,” jelasnya.

*Kepala Sekolah Bisa Kena Sanksi Kalau Bawahan Melanggar*
Poin yang bikin kepala sekolah _deg-degan_: disiplin bawahan adalah tanggung jawab atasan langsung.

“Pelanggaran disiplin ASN bukan merupakan delik aduan. Disiplin ASN adalah tanggung jawab atasan. Kalau ada staf melakukan pelanggaran lalu tidak dibina, ketika staf mendapat hukuman, kepala sekolah juga bisa ikut dikenai sanksi minimal setara,” beber Rosyta.

Karena itu, kepsek diminta aktif membina. “Kalau tahu staf mulai melenceng, ya diingatkan, dibina, diarahkan kembali. Jangan dibiarkan. Karena pembiaran itu juga bisa berkonsekuensi hukum disiplin bagi atasan,” ujarnya.

*PPPK 2024 Sudah Ada yang Kena Sidang Disiplin*
Rosyta mengaku sudah kenyang melihat kasus disiplin ASN. Bahkan PPPK baru diangkat 2024 sudah ada yang disidang.

“Ini bukan teori. Saya sudah melihat langsung dalam sidang disiplin. Bahkan ada PPPK yang baru diangkat tahun 2024 tetapi sudah tersangkut pelanggaran. Karena itu saya selalu mengingatkan, khususnya PPPK angkatan baru, baca dan pahami seluruh isi perjanjian kerja,” pungkasnya.

Dispendik On The Road merupakan program jemput bola Dispendik Kabupaten Malang untuk meningkatkan layanan dan pemahaman regulasi. Sebelumnya DOR digelar di beberapa kecamatan lain. *(Heri)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *