*MALANG, Suara keadilanNews.id* – Pemerintah Kabupaten Malang menggagas pemindahan lokasi pembangunan *Alun-alun Kepanjen* ke halaman belakang seputaran *Stadion Kanjuruhan*. Rencana itu menggeser lokasi semula yang berada di depan Pendopo Panji Kepanjen.
*Bupati Malang Drs. HM Sanusi, MM* meninjau langsung lokasi rencana alun-alun, *Kamis (7/5) siang*. Turut hadir *Wakil Ketua I DPRD Kab. Malang Ir. H. Kholiq, M.AP* beserta anggota DPRD, *Sekda Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si*, jajaran Kepala Perangkat Daerah, serta Forkopimcam Kepanjen.
*Alasan Pemindahan: Lahan Memadai & Efisiensi Biaya*
Bupati Sanusi menyebut lahan di kawasan Stadion Kanjuruhan lebih memungkinkan dibangun. Selain itu, opsi ini dinilai lebih efisien di tengah era pengetatan anggaran.
_“Dengan melihat efisiensi saat ini, dan atas persetujuan DPRD Kabupaten Malang, serta anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu membengkak maka diputuskan di sekitaran Stadion Kanjuruhan,”_ tutur Bupati Sanusi.
Faktor lain, kata dia, adalah aspirasi masyarakat. Kepanjen sebagai ibu kota kabupaten dinilai sudah lama membutuhkan ruang publik representatif.
*Dua Skema Pembiayaan: APBD atau Deviden Bank Jatim*
Soal anggaran, Bupati menyiapkan dua alternatif. _“Alternatif pertama adalah pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang. Alternatif kedua menggunakan skema pembiayaan melalui Bank Jatim sebagai opsi pendanaan di luar kas daerah dengan menggunakan Deviden saham Pemkab Malang di Bank Jatim,”_ jelasnya.
*Akan Ada Gerai UMKM 33 Kecamatan*
Bupati memastikan alun-alun baru tidak sekadar ruang terbuka. Di sisi timur akan dibangun gerai UMKM dari 33 kecamatan.
_“Di sisi timur nantinya akan ada gerai UMKM 33 kecamatan yang menjual produk unggulan tiap-tiap Kecamatan,”_ tandas Bupati Sanusi.
Langkah ini diharapkan menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi etalase produk unggulan Kabupaten Malang.
*DPRD: Sepakat Asal Transparan*
Wakil Ketua I DPRD Kab. Malang, *Ir. H. Kholiq, M.AP*, menyatakan dewan mendukung selama kajian teknis & anggaran transparan. _“Prinsipnya kami setuju alun-alun representatif. Tapi harus jelas DED, RAB, dan manfaat untuk UMKM,”_ ujarnya.
_(Heri)_

