*
*BANTUR Suara keadilanNews.id* – Upaya mendekatkan akses keadilan ke tingkat desa terus digencarkan. *Pemerintah Desa Srigonco, Kecamatan Bantur* bersama *LBH Rumah Keadilan* resmi mengukuhkan *10 paralegal desa* yang telah lulus Pendidikan Paralegal terverifikasi *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Kamis (07/05/2026).
Pengukuhan digelar di Balai Desa Srigonco dan diakhiri dengan penyerahan sertifikat.
*Kades: Paralegal Jadi Jembatan Hukum Warga*
*Kepala Desa Srigonco, Didit Puji Leksono, S.Pt, S.H., CPLA*, menegaskan keberadaan paralegal desa krusial untuk memberi pemahaman dasar hukum kepada masyarakat.
_“Paralegal desa diharapkan mampu memberikan pemahaman mendasar mengenai hukum kepada masyarakat, sekaligus memperkuat peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa sebagai wadah layanan informasi dan konsultasi hukum bagi warga,”_ ujar Kades Didit.
Ia menambahkan, jika ada persoalan hukum yang butuh penanganan lanjut, paralegal wajib koordinasi dengan LBH Rumah Keadilan. _“Agar masyarakat bisa mendapatkan pendampingan hukum yang sesuai, tepat sasaran, dan ditangani secara profesional,”_ tegasnya.
*LBH: Pemberdayaan Hukum Itu Strategis*
*Direktur LBH Rumah Keadilan, Abd. Somad, S.H*, menyebut pemberdayaan hukum masyarakat langkah strategis agar akses keadilan merata.
_“Melalui pelatihan serta edukasi hukum, masyarakat desa diharapkan memiliki pemahaman dasar yang cukup dalam mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara,”_ kata Somad.
*Materi Pelatihan: Dari Non-Litigasi hingga Prosedur LBH*
Materi kegiatan mencakup:
1. *Pengenalan dasar-dasar hukum* bagi warga desa.
2. *Tugas dan fungsi paralegal desa* sebagai mediator awal.
3. *Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi)* lewat musyawarah.
4. *Pentingnya perlindungan hukum* bagi kelompok rentan di desa.
5. *Syarat & prosedur eskalasi ke LBH* jika masalah tak selesai di desa.
Kegiatan berlangsung interaktif lewat diskusi dan tanya jawab agar peserta mudah memahami materi.
*Target: Desa Sadar Hukum, Sengketa Selesai Musyawarah*
Kolaborasi Pemdes Srigonco dan LBH Rumah Keadilan menargetkan terciptanya masyarakat desa yang sadar hukum, mampu menyelesaikan persoalan secara musyawarah, dan punya akses luas ke layanan bantuan hukum.
_“Wes wayae desa jenggirat tangi melek hukum. Kalau warga paham haknya, nggak gampang dibodohi. Kalau ada masalah, ada paralegal yang mendampingi,”_ kata salah satu peserta paralegal.
(HR)

