Banner Iklan

Diduga Sarat Penyimpangan, Pengelolaan APBDes Kedungrejo Tahun 2021-2025 Disorot Publik

67
×

Diduga Sarat Penyimpangan, Pengelolaan APBDes Kedungrejo Tahun 2021-2025 Disorot Publik

Sebarkan artikel ini

​BOJONEGORO – suarakeadilannews.id | 29 Mei 2026. Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, muncul dugaan kuat adanya ketidaksesuaian serta indikasi penggelembungan anggaran (mark-up) dalam pelaksanaan program kerja selama kurun waktu lima tahun terakhir, yakni 2021 hingga 2025.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim redaksi SuaraKeadilanNews.id dari sejumlah narasumber, muncul kecurigaan bahwa realisasi anggaran pada beberapa sektor strategis tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai integritas aparatur Pemerintah Desa Kedungrejo dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat tersebut.

​Beberapa poin yang menjadi titik tekan dalam dugaan tersebut meliputi:

​Bidang Pembangunan Desa: Diduga adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi pengerjaan proyek fisik dengan nilai anggaran yang terserap.

​Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Adanya indikasi program yang tidak terealisasi secara maksimal namun pelaporan anggarannya diduga tetap maksimal (penuh).

​Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Diduga adanya alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran atau bahkan fiktif pada beberapa kegiatan pembinaan.

​Menanggapi informasi yang berkembang, pihak media SuaraKeadilanNews.id telah berupaya melakukan konfirmasi langsung melalui pesan whatsapp kepada Kepala Desa Kedungrejo. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip cover both sides atau keberimbangan berita, agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak sepihak.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Kedungrejo belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut.

​Sebagai pemegang amanah rakyat, Pemerintah Desa sejatinya wajib mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Dugaan mark-up anggaran bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut hak masyarakat desa yang seharusnya dirasakan manfaatnya secara utuh.

​Publik kini menanti transparansi dan penjelasan dari Pemerintah Desa Kedungrejo. Jika terbukti ada penyelewengan, aparat penegak hukum diharapkan tidak tinggal diam dan segera melakukan audit investigatif guna mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara tersebut.

​Tim redaksi akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memberikan ruang bagi pihak desa untuk memberikan klarifikasi demi meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat.
​

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *