BOJONEGORO – suarakeadilannews.id | 31 Mei 2026.Tata kelola keuangan Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, kini tengah menjadi sorotan. Sejumlah elemen masyarakat mencium adanya aroma dugaan penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama empat tahun terakhir, yakni periode 2022 hingga 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim redaksi SuaraKeadilanNews.id, terdapat indikasi ketidaksesuaian laporan hingga dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) pada beberapa sektor krusial di desa tersebut. Praktik yang diduga melibatkan oknum aparatur pemerintah desa ini disinyalir terjadi pada Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
Guna menjaga prinsip keberimbangan informasi (cover both sides), awak media telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Desa (Kades) Sidobandung pada tanggal 26 Mei 2026 melalui pesan tertulis via whatsapp. Dalam pesan tersebut, klarifikasi diminta terkait validitas laporan penggunaan anggaran pada bidang-bidang yang dimaksud.
Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada respons maupun penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Desa Sidobandung terkait tudingan tersebut. Sikap bungkam Kades Sidobandung ini justru memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa.
Ketidakjelasan respons dari pihak desa dikhawatirkan akan memperkuat spekulasi publik mengenai adanya maladministrasi dalam pengelolaan dana desa. Publik kini menanti sikap tegas dari pihak berwenang, termasuk inspektorat atau pihak terkait di Kabupaten Bojonegoro, untuk segera melakukan audit investigatif guna memastikan apakah penggunaan anggaran di Desa Sidobandung telah sesuai dengan regulasi yang berlaku atau justru disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
Hingga saat ini, redaksi masih membuka ruang bagi Kepala Desa Sidobandung untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi terkait polemik yang tengah berkembang ini demi menciptakan iklim keterbukaan informasi publik yang sehat.
