KAB. MALANG, Suara keadilannews.id – Lagi-lagi dugaan penimbunan BBM subsidi mencoreng wajah penegakan hukum di Kabupaten Malang. Kali ini sorotan mengarah ke Kecamatan Tumpang, di mana sebuah gudang diduga kuat dijadikan sarang penyimpanan BBM subsidi jenis Solar skala besar.
Ironisnya, ketika warga sudah beritikad baik melaporkan lengkap dengan bukti, proses hukum yang berjalan justru menimbulkan tanda tanya besar. Lamban? Atau ada yang tidak beres?
Gudang Diduga Jadi “Lumbung” BBM Subsidi Ilegal
Berdasarkan investigasi tim Suara Keadilan.id lokasi gudang di Tumpang diduga menampung BBM subsidi dalam jumlah yang tidak wajar. Puluhan jerigen dan tangki modifikasi berjejer, diduga kuat untuk dijual ke industri dengan harga industri.
Jika praktik ini benar terjadi, maka negara dirugikan, rakyat kecil dirampas haknya. BBM subsidi itu uang rakyat. Seharusnya untuk petani, nelayan, UMKM. Bukan untuk menggemukkan kantong mafia.
Laporan Warga, Tapi BB Diduga Menyusut Drastis
Kronologinya jelas. Warga peduli melapor karena kerancuan batas wilayah, laporan awal sempat masuk Polsek Poncokusumo. Setelah diverifikasi, lokasi masuk wilayah Polsek Tumpang.
Bukti foto, video, titik koordinat sudah diserahkan ke Kanit Reskrim hingga Kapolsek Tumpang. Artinya aparat sudah pegang semua data.
Namun fakta janggal terjadi. Saat pertama dilaporkan, stok BBM menumpuk. Hanya berselang 1×24 jam setelah laporan masuk Polsek Tumpang, jumlah BBM diduga menyusut drastis.
Publik wajar curiga. Dugaan mengarah pada kebocoran informasi internal. Jika benar ada oknum yang membocorkan, maka ini bukan sekadar pidana penimbunan. Ada dugaan obstruction of justice yang mengintai.
Polsek Tumpang Diminta Buka Suara
Sampai berita ini tayang, belum ada penjelasan resmi dari Polsek Tumpang. Publik berhak tahu: sudah sejauh mana penyelidikan? Sudah periksa saksi? Sudah sita barang bukti?
“Data, titik, video sudah kami kasih. Tapi sampai sekarang sepi. Jangan sampai masuk angin. Kalau Polsek Tumpang tidak mampu, serahkan ke Polres Malang atau Polda Jatim yang punya sumber daya lebih,” tegas warga pelapor, Kamis 4/6/2026.
UU Migas Mengancam, Jangan Main-Main
Perlu diingatkan, UU 22/2001 tentang Migas Pasal 53 jo 55 mengancam pelaku penimbunan BBM subsidi dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. UU 7/2014 tentang Perdagangan juga siap menjerat.
Suara keadilannews.id telah konfirmasi ke Kapolsek Tumpang sesuai UU Pers 40/1999. Hak jawab kami buka lebar.
Kini publik menunggu. Apakah Polsek Tumpang akan membuktikan masih berpihak pada rakyat, atau justru membiarkan mafia BBM terus berpesta di atas penderitaan warga?(Hr/Tim)













