MALANG KOTA, SuaraKeadilanNews.id – Penempelan label “HOAX” berukuran besar oleh akun media sosial resmi Polresta Malang Kota pada produk pemberitaan dugaan pemerasan di Polsek Klojen memicu polemik. Keluarga korban menuntut transparansi dan kepastian hukum, sementara ahli pers mengingatkan mekanisme Hak Jawab sesuai UU No 40/1999 tentang Pers. Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menunggu penjelasan resmi Polresta terkait dasar hukum dan data pembanding.
KRONOLOGI: KASUS DIHENTIKAN, LABEL HOAX MUNCUL
Sehari setelah beredar informasi penghentian penanganan kasus dugaan pemerasan dan penyimpangan prosedur di Polsek Klojen, akun resmi Polresta Malang Kota menyematkan label “HOAX” pada tangkapan layar berita media online terkait perkara tersebut.
Langkah tersebut sontak memancing pertanyaan publik mengenai kewenangan, dasar hukum, serta mekanisme verifikasi yang digunakan sebelum produk jurnalistik diberi status kebenaran sepihak.
KLARIFIKASI KELUARGA: KAMI BUTUH KEPASTIAN, BUKAN ASUMSI
Perwakilan keluarga korban, Sabtu 13/6/2026, menyampaikan keberatan atas penghentian kasus tanpa penjelasan rinci dan penyematan label “HOAX” melalui media sosial resmi.
“Apabila memang tidak terdapat cukup bukti, kami meminta pihak kepolisian menjelaskan secara terbuka dasar dan pertimbangan hukum penghentian tersebut. Kami sebagai keluarga membutuhkan kepastian hukum, bukan asumsi,” ujar perwakilan keluarga.
Keluarga menyatakan pemberitaan disusun berdasarkan kronologi korban, dokumen hukum, rekaman percakapan, serta bukti transfer dana sejumlah Rp85 juta. Mereka juga menyoroti 5 tahapan penanganan di Polsek Klojen yang dinilai perlu penjelasan: proses pemanggilan tanpa surat resmi, mediasi berujung penahanan, adanya aliran dana, klasifikasi perkara dari perdata ke pidana, dan penyitaan barang pribadi.
KONFIRMASI KANIT & HUMAS: AKUI TRANSFER & RJ, BANTAH PEMERASAN
Awak media telah konfirmasi kepada Kanit Reskrim Polsek Klojen berinisial AR. Kanit membenarkan adanya proses transfer dana dan pelaksanaan Restorative Justice/RJ di Mapolsek.
“Ada istri terlapor ke Polsek waktu transfer ke rekening korban, waktu terlapor pulang juga dijemput ibunya,” tulis Kanit via pesan tertulis.
Kanit membantah tudingan pemerasan. Menurutnya Rp85 juta merupakan permintaan ganti kerugian dari pihak pelapor atas penebusan kendaraan gadai, biaya sewa, dan kerugian materiil lainnya. “Penyidik hanya memfasilitasi ruang mediasi sebelum penahanan,” tegasnya.
Kasi Humas Polresta Malang Kota berinisial L juga merespon konfirmasi redaksi. Humas membenarkan adanya perbedaan keterangan antara pihak keluarga dan pihak kepolisian: “Betul bertolak belakang dgn ket narsum yg sepihak”. Saat diminta kronologi lengkap, Humas menyatakan masih dalam proses pengumpulan data.
Pengakuan Kanit soal adanya transfer & RJ ini menjadi catatan penting, mengingat label “HOAX” telah lebih dulu tayang di media sosial resmi Polresta.
UU PERS SUDAH ATUR HAK JAWAB, HINDARI VONIS SEPIHAK
Menanggapi polemik, Redaksi Bratapos.com melalui Witnyo, S.Psi memberikan pandangan. Witnyo menilai pemberian label “hoaks” pada produk jurnalistik harus dilakukan hati-hati karena berdampak pada kredibilitas media.
“Pemberian label ‘hoaks’ terhadap suatu produk jurnalistik harus dilakukan secara hati-hati karena dapat membentuk persepsi publik terhadap kredibilitas media,” ujar Witnyo.
Ia mengingatkan UU No 40/1999 Pasal 5 ayat 2 telah menyediakan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi pihak yang merasa dirugikan.
“Sebaiknya dijelaskan bagian mana yang dianggap tidak sesuai fakta dan disertai data serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu langkah yang lebih bijak dan sesuai koridor hukum pers,” cetusnya.
SOROTAN PSIKOLOGI KOMUNIKASI & TUNTUTAN AKUNTABILITAS
Dari kacamata psikologi komunikasi, Witnyo menambahkan pelabelan “hoaks” secara instan di media sosial resmi institusi negara memiliki efek domino dalam menggiring opini publik sebelum proses tabayyun.
“Transparansi dan komunikasi dua arah sangat krusial demi menjaga ruang digital yang sehat tanpa mencederai kemerdekaan pers,” jelasnya.
Publik berhak menuntut akuntabilitas. Klarifikasi ideal dari institusi memuat: 1. Bagian berita yang dinilai tidak sesuai fakta, 2. Data dan bukti pembanding yang dapat diverifikasi, 3. Kronologi resmi penanganan perkara.
TUNTUTAN REDAKSI & LANGKAH SELANJUTNYA
Hingga berita ini dipublikasikan, SuaraKeadilanNews.id masih berupaya meminta konfirmasi dan penjelasan resmi dari Kasi Humas Polresta Malang Kota terkait dasar hukum dan data pembanding penempelan label “HOAX”.
Redaksi secara resmi menagih 3 data kunci: rekaman CCTV ruang Reskrim Polsek Klojen pada saat mediasi & transfer, Berita Acara pelaksanaan Restorative Justice, serta penjelasan tertulis prosedur pemanggilan dan penyitaan.
Keluarga korban menyatakan akan menempuh langkah pengaduan ke Divisi Propam Polri, Kompolnas, dan Komnas HAM apabila diperlukan.
Catatan Redaksi:
SuaraKeadilanNews.id menjunjung asas praduga tak bersalah, keberimbangan, dan kemerdekaan pers sebagaimana diatur UU No 40/1999. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait. Klarifikasi akan dimuat utuh tanpa perubahan substansi.
(HR/Ach)

