MALANG, SuaraKeadilanNews.id — Empat bulan lebih. Itu waktu yang harus ditunggu Sandi Irawan, 21, warga Dusun Aran-aran, Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, untuk sekadar mendapat kepastian tertulis tentang nasib laporannya di Polsek Wajak, Polres Malang.
Laporan dugaan pengeroyokan dan penganiayaan yang ia buat sejak 1 Februari 2026 ternyata berliku. Puncaknya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/SP2HP Edisi II yang terbit 1 Juni 2026 baru sampai ke tangannya pada 12 Juni 2026. Jeda 11 hari itu memperpanjang derita “digantung” korban hingga total 128 hari tanpa informasi resmi, jauh melampaui batas 30 hari yang diwajibkan Peraturan Kapolri.
Kasus ini bukan sekadar soal lambatnya administrasi. Ia menjadi cermin seberapa jauh komitmen Polri “Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel” benar-benar diwujudkan di tingkat Polsek.
*KRONOLOGI LENGKAP: DARI BANTENGAN HINGGA LAPORAN*
Peristiwa berawal Sabtu 31 Januari 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu Sandi menghadiri acara kesenian tradisional Bantengan di Desa Patokpicis, Kecamatan Wajak. Di tengah keramaian, ia menjadi korban tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh inisial A bersama beberapa rekannya.
Tak terima, Sandi memberanikan diri melapor ke Polsek Wajak keesokan harinya, Minggu 1 Februari 2026. Ia menjalani visum et repertum di Puskesmas Wajak dan kooperatif mengikuti tiga kali Berita Acara Pemeriksaan/BAP sebagai pelapor. Secara hukum, proses penyidikan seharusnya berjalan.
Namun harapan Sandi untuk mendapat keadilan justru kandas di meja komunikasi. Selama berbulan-bulan ia mengaku hanya menunggu tanpa kejelasan. “Saya merasa digantung, Pak. Nggak ada kabar sama sekali,” ujarnya saat dihubungi redaksi, Jumat 13 Juni 2026.
*KONTRADIKSI FATAL: “KOYOK NIHIL” VS EMPAT DOKUMEN RESMI*
Kontradiksi mencuat ke permukaan pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 18.34 WIB. Saat dikonfirmasi awal via WhatsApp oleh awak media, salah satu pejabat penyidik di Polsek Wajak menyebut status laporan Sandi “koyok nihil”. Bahasa Jawa itu berarti “seperti tidak ada” atau “tidak ada perkembangan”.
Pernyataan itu sontak mengejutkan. Bagaimana mungkin laporan yang sudah ber-BAP tiga kali dan sudah divisum disebut “nihil”?
Klaim itu langsung terpatahkan oleh fakta. Sandi menunjukkan empat dokumen resmi yang ia kantongi dari Polsek Wajak:
1. *Surat Penerimaan Laporan Polisi*, bertanggal 1 Februari 2026. Ini bukti sah laporan masuk dan teregistrasi.
2. *Surat Perintah Penyelidikan*, diterbitkan Februari 2026. Artinya proses penyelidikan sudah dimulai.
3. *SP2HP Edisi I Nomor B/13/II/2026/Polsek*, tanggal 4 Februari 2026, ditandatangani Kapolsek Wajak AKP Achmad Zaini. Di dalamnya tercantum registrasi perkara _LPM/07/II/2026/SPKT/Polsek Wajak/Polres Malang/Polda Jatim_ dengan sangkaan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kanit Reskrim Iptu Agung Wicaksono ditunjuk sebagai penyidik pembantu lengkap dengan nomor kontak.
4. *SP2HP Edisi II Nomor B/14/VI/2026/Polsek*, bertanggal 1 Juni 2026. Dokumen ini memuat kronologi, pasal sangkaan, dan penunjukan penyidik yang sama.
“Hitam di atas putih” ini secara hukum membantah klaim “nihil”. Laporan ada, proses jalan, penyidik ditunjuk. Pertanyaannya: mengapa informasi itu tidak sampai ke korban selama 128 hari?
*PELANGGARAN PERKAP 6/2019: 128 HARI VS ATURAN 30 HARI*
Sorotan utama tertuju pada mekanisme SP2HP. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan jelas mewajibkan: “Penyidik menyampaikan perkembangan hasil penyidikan secara tertulis kepada pelapor atau pihak yang berkepentingan setiap 30 hari sekali”.
Mari hitung: SP2HP I terbit 4 Februari 2026. Jika taat aturan, maka SP2HP II seharusnya terbit dan diserahkan paling lambat 5 Maret 2026, lalu 4 April, 4 Mei, dan 4 Juni 2026. Total korban berhak menerima minimal 4 kali SP2HP sebelum 12 Juni 2026.
Faktanya, SP2HP II baru terbit 1 Juni 2026 dan baru diserahkan 12 Juni 2026. Jeda dari SP2HP I ke penyerahan SP2HP II adalah 128 hari. Artinya terlambat 98 hari dari ketentuan.
Lebih janggal lagi, SP2HP II bertanggal 1 Juni 2026 itu baru diserahkan bertepatan setelah pemberitaan kasus ini mulai mencuat ke ruang publik sejak 10 Juni 2026. Publik wajar bertanya: apakah SP2HP itu baru “dibuat” setelah ada tekanan media?
*SUARA KORBAN: ITIKAD DAMAI DITOLAK, TUNTUT KEPASTIAN HUKUM*
Di balik angka dan pasal, ada manusia bernama Sandi yang menanggung beban psikis. Ia mengaku sejak awal beritikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
“Saya sangat berharap pelaku ditangkap dan diproses hukum biar jera dan kapok, Pak. Dari dulu saya sudah beritikad baik, tapi nggak ada respons. Pelaku nggak ada niatan untuk minta maaf sama sekali. Saya cuma mau kasus ini segera diurus sampai selesai biar ada kepastian hukum,” kata Sandi lirih. Sabtu (13/6/2026)
Kalimat itu penting. Ia menunjukkan Sandi bukan penuntut balas. Ia hanya ingin proses hukum berjalan. Ia bahkan menyatakan tidak akan melapor ke Propam Polda Jatim jika kasus ini ditangani cepat sesuai aturan. Namun keterlambatan 128 hari membuatnya merasa “seperti dilepas tangan”.
*RESPONS RESMI: “SILAKAN DATANG KE KANTOR”*
Hingga berita ini ditayangkan Jumat 13 Juni 2026 pukul 02.00 WIB, belum ada penjelasan substansi dari pimpinan Polsek Wajak terkait dua hal krusial: kontradiksi “nihil vs dokumen” dan keterlambatan 128 hari.
Kanit Reskrim Iptu Agung Wicaksono, Jumat 12 Juni 2026 sore, hanya menegaskan via pesan suara dan teks: _”Penanganan kasus ini sudah berjalan sesuai prosedur. Untuk penjelasan yang lebih detail dan mendalam, nanti silakan datang ke kantor, biar saya jelaskan satu per satu sesuai aturan yang ada”_.
Upaya konfirmasi ke Kapolsek Wajak AKP Achmad Zaini dilakukan Kamis 12 Juni 2026 pukul 15.33 WIB. Beliau merespons pukul 15.53 WIB dan mempersilakan wartawan datang langsung ke kantor untuk konfirmasi ke Kanit Reskrim.
Prinsip jurnalisme menuntut konfirmasi berimbang. Namun publik juga berhak tahu jawaban atas pertanyaan sederhana: mengapa SP2HP terlambat 98 hari?
*IRONI KOMITMEN DI ATAS KERTAS*
Ironisnya, di bagian bawah setiap lembar SP2HP yang diterima Sandi, tercetak slogan resmi Polri: _”Kami Siap Melayani Anda Dengan Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel dan Tanpa Imbalan”_.
Slogan itu kini menjadi ujian. Apakah ia hanya stempel, atau benar-benar dihidupi dalam praktik penyidikan di Polsek Wajak?
Kasus Sandi Irawan menjadi alarm bagi pelayanan publik. Di satu sisi, masyarakat harus melek hukum dan menyimpan dokumen sebagai tameng. Di sisi lain, aparat penegak hukum dituntut menepati aturan yang mereka buat sendiri.
Publik Malang Raya kini menunggu. Menunggu kepastian hukum untuk Sandi. Menunggu penjelasan akuntabel dari Polsek Wajak. Menunggu komitmen Polri diwujudkan, bukan hanya tertulis di atas kertas SP2HP.
SuaraKeadilanNews.id akan terus mengawal dan mengupdate perkembangan kasus ini hingga ada kepastian hukum.
Bersambung…
(HR / Ach)

