Banner Iklan

WABUP LATHIFAH BUKA PEMBAHASAN TRAYEK BATAS PPTPKH: 185,25 HEKTARE HUTAN MALANG AKAN DISELESAIKAN STATUSNYA

46
×

WABUP LATHIFAH BUKA PEMBAHASAN TRAYEK BATAS PPTPKH: 185,25 HEKTARE HUTAN MALANG AKAN DISELESAIKAN STATUSNYA

Sebarkan artikel ini

 

MALANG, suara keadilannews.id – Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib membuka Pembahasan Trayek Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH). Kegiatan digelar di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji Panerukan, Kepanjen, Rabu (24/6/2026) pagi.

 

Pembahasan ini langkah penting untuk menyelesaikan konflik lahan warga yang selama ini menguasai tanah di kawasan hutan. Targetnya: Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Malang segera berkepastian hukum.

 

Turut hadir Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Dony Setiawan Septiono, S.T., M.T., Kadis Pertanahan Kab Malang Abdul Kodir, serta seluruh camat se-Kabupaten Malang.

Bukan Sekadar Garis di Peta

Wabup Lathifah mengapresiasi sinergi semua pihak. Menurutnya, PPTPKH langkah strategis memberi kepastian hukum tanpa mengabaikan kelestarian hutan.

 

“Program ini bukan sekadar penarikan garis batas di atas peta. PPTPKH upaya nyata menyelesaikan konflik tenurial, memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat, membuka akses penguatan ekonomi warga, serta mendukung pembangunan infrastruktur publik yang selama ini terkendala status lahan,” ujar Lathifah.

 

*Tata Batas Harus Cermat, Jaga Hutan Lindung*

Wabup menegaskan Malang rawan bencana hidrometeorologi. Karena itu, penataan batas harus akurat dan bertanggung jawab.

 

“Yang utama, PPTPKH ini tidak boleh merusak kawasan hutan, tapi menata ulang pemanfaatan ruang agar seimbang. Kita petakan tegas: mana wilayah untuk kesejahteraan masyarakat, mana hutan lindung yang wajib dijaga,” tegasnya.

 

Pemkab Malang berharap muncul kesepakatan batas final, jelas, berkekuatan hukum. Ujungnya: terbit sertifikat tanah untuk warga berhak + tata ruang aman dan berkelanjutan.

 

*185,25 Hektare di 20 Kecamatan, 64 Desa*

Kadis Pertanahan Abdul Kodir merinci, pembahasan ini tindak lanjut Kepmen LHK Nomor 287 Tahun 2025.

 

“Berdasar keputusan itu, Kabupaten Malang dapat persetujuan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 185,25 hektare. Area tersebar di 20 kecamatan dan 64 desa,” jelas Abdul Kodir.

 

Setelah pembahasan trayek batas selesai, lanjut tahap tata batas lapangan. Tujuannya memastikan aspek spasial dan yuridis benar-benar clear and clean.

 

“Harapan kami, proses kolaboratif pusat-daerah-kecamatan ini lancar. Tujuan akhirnya bukan hanya sertifikat, tapi keadilan agraria, pembangunan daerah, dan jaga fungsi ekologis hutan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *