Malang, Suara keadilannews.id – Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Malang menggelar prosesi Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus untuk masa bakti 2026-2029.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 27 Juni 2026, di Sekretariat YLBH LP-KPK, Jalan Raya Talangsuko, RT 003 RW 009, Desa Talangsuko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.
Pelantikan ini merupakan agenda pembuka dari rangkaian Rapat Kerja Daerah (Rakerda) VIII LP-KPK Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam Surat Undangan Nomor 015/YLBH L-PKPK/VI/2026.
Prosesi Pelantikan Berlangsung Secara Khidmat dan Tertib
Rangkaian acara pelantikan dimulai tepat pukul 09.00 WIB dengan suasana khidmat. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an sebagai bentuk syukur dan memohon keberkahan.
Selanjutnya, seluruh peserta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars LP-KPK sebagai identitas organisasi.
Sekretaris Pelaksana membacakan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan susunan pengurus YLBH LP-KPK Kabupaten Malang periode 2026-2029.
Puncak acara adalah pengukuhan dan pelantikan pengurus Komcab LP-KPK Kabupaten Malang yang dipimpin langsung oleh unsur Pembina YLBH Pusat dan Direktur YLBH LP-KPK Jawa Timur.
Simbolis penyerahan amanah ditandai dengan Penyerahan Bendera Pataka YLBH LP-KPK kepada Ketua terpilih, Panto Syaiful Rohman, SH, yang akrab disapa Syaiful. Rangkaian inti pelantikan diakhiri dengan penyampaian sambutan dari para pemangku kepentingan dan ditutup dengan doa bersama.
Visi Ketua Baru: Menjadikan Hukum Dekat dengan Masyarakat
Usai resmi dilantik, Panto Syaiful Rohman, SH, menyampaikan arah kebijakan kepemimpinannya selama masa bakti 2026-2029. Ia menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
“Menurut saya, setelah dilantik saya akan membantu dan mengedepankan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum baik perdata maupun pidana,” ujar Syaiful.
Menurutnya, wilayah Malang Selatan, khususnya Kecamatan Turen, Gondanglegi, dan Bululawang, masih menghadapi tantangan terkait minimnya pendampingan hukum. Ia mencatat banyaknya persoalan perdata seperti sengketa tanah, waris, utang-piutang, hingga perkara pidana ringan yang memerlukan penanganan.
“Keadilan itu tidak boleh pilih-pilih. Mau perdata atau pidana, kalau masyarakat butuh, kami siap turun,” tegas Syaiful.
Sebagai bagian integral dari LP-KPK, ia juga menggarisbawahi fungsi ganda lembaga. “Kami mengawasi, tapi juga melayani. Itu dua sisi mata uang LP-KPK,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Syaiful menargetkan Sekretariat YLBH LP-KPK di Turen menjadi Rumah Keadilan Program kerja yang akan segera dijalankan meliputi sosialisasi hukum ke tingkat desa, pembukaan posko pengaduan, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah desa serta unsur Muspida.
“Kami tidak ingin warga takut ke kantor hukum. Kami ingin mereka memiliki tempat yang aman untuk bercerita dan mencari solusi hukum yang tepat,” pungkasnya.
Agenda Dilanjutkan dengan Rakerda VIII LP-KPK Jawa Timur
Setelah rangkaian pelantikan selesai, acara dilanjutkan dengan sesi sambutan. Sambutan disampaikan oleh Ketua Pelaksana H. Sodik Kunil Fitri, SH, Direktur YLBH LP-KPK Jawa Timur, Direktur Pusat, unsur Muspida Kabupaten Malang, serta Pembina YLBH Pusat H. Moh Geng Wahyudi, SH, M.Hum, Dr. Zaibi, dan Susanto, SH, MH.
Acara selanjutnya ramah tama dan makan siang yang telah disediakan oleh panitia dan diiringi hiburan electone.
Seluruh rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) VIII LP-KPK Jawa Timur pada pukul 13.00 – 17.00 WIB. Forum ini menjadi wadah konsolidasi dan penyusunan program kerja strategis bagi seluruh pengurus LP-KPK se-Jawa Timur.
Reporter: Heri

