Banner Iklan
Desa

Transparansi Dana Rp171 Juta BUMDes Dharma Abadi Sempol Dipertanyakan, Camat Pagak Turun Tangan

80
×

Transparansi Dana Rp171 Juta BUMDes Dharma Abadi Sempol Dipertanyakan, Camat Pagak Turun Tangan

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Program penggemukan sapi yang dikelola BUMDes Dharma Abadi Desa Sempol, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang kini menjadi sorotan. Pasalnya, penggunaan dana Rp171.000.000 yang bersumber dari Penyertaan Modal Desa APBN 2025 dinilai minim transparansi.

 

Ketiadaan informasi terkait alur pengadaan, penjualan, hingga laporan keuangan membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa merasa dikesampingkan dalam proses pengelolaan.

 

*BPD: Pengawasan Tidak Berjalan*

Salah satu anggota BPD Desa Sempol mengaku lembaga yang dipimpinnya hanya dilibatkan secara formalitas.

 

“`Kami hanya disuruh tanda tangan. Mulai dari berita acara pembelian 5 ekor sapi, proses penjualan, sampai laporan keuangan, BPD tidak pernah diajak rapat atau diberi data`,” ujarnya kepada Suara keadilan, beberapa waktu lalu.

 

Menurutnya, kondisi ini bertentangan dengan amanat Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang mewajibkan BUMDes menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada BPD dan Pemerintah Desa secara berkala dan terbuka.

 

“`Seharusnya BPD bisa mengawasi. Tapi kalau datanya tidak dibuka, mau mengawasi bagaimana`,” tambahnya.

 

*Kepala Desa: Sudah 3 Kali Tegur, Belum Ada Jawaban*

Kepala Desa Sempol, Moch. Bachri, juga mengakui hal serupa. Ia menyebut sudah tiga kali menegur pengurus BUMDes Dharma Abadi agar segera menyampaikan laporan.

 

“`Benar, 5 sapi sudah dijual. Tapi sampai sekarang saya belum tahu berapa hasil penjualannya. Apakah sudah masuk ke rekening BUMDes atau masih di tempat lain, belum ada kejelasan`,” jelas Bachri di kediamannya, Selasa (7/7/2026)

 

Kades menegaskan, dana Rp171 juta itu adalah uang negara yang peruntukannya jelas untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui BUMDes. Karena itu, akuntabilitas menjadi hal mutlak.

 

*Camat Pagak: Akan Klarifikasi Bersama Pendamping Desa*

Menanggapi keresahan di tingkat desa, Camat Pagak Sugeng akhirnya memberikan respon. Ia menyatakan akan segera melakukan klarifikasi bersama pendamping desa.

 

“`Akan kami klarifikasi lebih lanjut bersama pendamping desa. Matur suwun atas informasinya`,” kata Sugeng melalui pesan WhatsApp, Kamis (9/7/2026).

 

Ia juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap pendalaman data.

“`Sementara kami dalami dulu mas`,” pungkasnya.

 

Langkah Camat ini diharapkan bisa menjadi jembatan penyelesaian agar pengelolaan BUMDes kembali sesuai aturan.

 

*Media Layangkan Surat KIP*

Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial, SUARA KEADILAN Dan BRATAPOS telah melayangkan Surat Konfirmasi dan Permohonan Data kepada Direktur BUMDes Dharma Abadi, Rudi, berdasarkan `UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Beberapa poin yang diminta antara lain: dokumen pengadaan sapi, bukti penjualan, bukti setor ke rekening BUMDes, dan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD/Pemerintah Desa.

 

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak BUMDes belum memberikan jawaban tertulis.

 

*Catatan: Pentingnya Tata Kelola BUMDes*

Praktisi hukum Syamsul Arifin SH, menilai, kasus di Sempol ini bukan yang pertama. Minimnya transparansi sering menjadi celah munculnya permasalahan di BUMDes.

 

“`BUMDes itu badan usaha milik desa. Jadi harus dikelola secara profesional, transparan, dan melibatkan unsur desa termasuk BPD. Kalau tidak, kepercayaan masyarakat bisa hilang`,” ujar seorang Praktisi hukum dari dari Malang Syamsul Arifin SH

 

Ia menekankan, keterbukaan bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga kunci agar program dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 

Hingga saat ini, warga Desa Sempol masih menunggu kejelasan terkait dana Rp171 juta tersebut. (HR)

BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *