*MALANG, Suara keadilanews.id* – Dalam rangka memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Panji Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kamis (16/7/2026) ini diikuti oleh seluruh Pengawas TK, SD, dan SMP beserta Operator dari 33 Kecamatan se-Kabupaten Malang.
Rakor ini menjadi langkah strategis Pemkab Malang untuk memastikan seluruh satuan pendidikan siap menghadapi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.
*Sekdis: Sekolah Adalah Wajah Pelayanan Pemerintah*
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, S.H., M.A.P. dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama seluruh insan pendidikan.
> “Pelayanan publik bukanlah hal baru bagi kita. Yang perlu dilakukan adalah menyegarkan kembali pemahaman mengenai aturan, standar, dan instrumen pelayanan agar layanan yang diberikan semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Rosyta menekankan, sekolah saat ini memiliki dua peran penting. Selain sebagai tempat proses pembelajaran, sekolah juga berfungsi sebagai institusi pelayanan publik yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat, mulai dari orang tua siswa, peserta didik, hingga masyarakat umum.
> “Masyarakat sekarang semakin kritis dan melek informasi. Mereka berhak mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Karena itu budaya melayani harus kita tanamkan di setiap satuan pendidikan,” tegasnya.
*Evaluasi Sebagai Instrumen Pembinaan, Bukan Menghakimi*
Lebih lanjut, Rosyta menjelaskan bahwa pelaksanaan PEKPPP bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kekurangan sekolah. Melainkan sebagai instrumen pembinaan berkelanjutan.
> “Hasil evaluasi ini nantinya tidak hanya berhenti pada angka dan nilai administrasi. Tetapi harus menjadi dasar kita untuk menyusun program pembinaan kepala sekolah, memperkuat tata kelola, dan melahirkan inovasi pelayanan yang nyata dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengajak para pengawas sekolah untuk kembali memperkuat perannya. Pengawas tidak hanya sebagai penilai, tetapi juga sebagai mitra strategis dan konsultan bagi kepala sekolah dalam membangun budaya pelayanan prima.
*Landasan Hukum dan 7 Fokus Utama*
Dalam rakor tersebut, peserta juga diberikan penguatan terkait regulasi. Penyelenggaraan pelayanan publik memiliki payung hukum kuat, di antaranya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Ada 7 poin utama yang menjadi sorotan dalam peningkatan pelayanan publik di sekolah:
1. Pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat dan solutif
2. Keterbukaan informasi publik di website dan papan informasi sekolah
3. Penyediaan sarana prasarana ramah bagi penyandang disabilitas
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah layanan
5. Pengembangan inovasi pelayanan yang kreatif dan efektif
6. Standar pelayanan yang jelas dan dipahami publik
7. Transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam setiap layanan
*Siap Hadapi Evaluasi Ombudsman RI*
Melalui rakor ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menargetkan seluruh satuan pendidikan di 33 kecamatan mampu mencapai nilai baik dalam evaluasi Ombudsman.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi teknis oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. Malang. Materi tersebut berisi panduan praktis dalam mengisi instrumen PEKPPP, dokumentasi, hingga strategi menghadapi penilaian lapangan.
> “Dengan sinergi pengawas, operator, dan kepala sekolah, kami optimis Kabupaten Malang bisa menjadi contoh daerah dengan pelayanan pendidikan terbaik di Jawa Timur,” pungkas Rosyta. (*/Heri)

