Banner Iklan

BAKORWIL MALANG RAIH APRESIASI DPRD JATIM, SELESAIKAN ASET BMD DENGAN CARA HUMANIS TANPA REPRESIF*

65
×

BAKORWIL MALANG RAIH APRESIASI DPRD JATIM, SELESAIKAN ASET BMD DENGAN CARA HUMANIS TANPA REPRESIF*

Sebarkan artikel ini

*

*Malang, Suara keadilanews.id* – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang berhasil mendapat apresiasi dari Komisi A dan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Apresiasi diberikan karena keberhasilan menyelesaikan persoalan aset Barang Milik Daerah (BMD) dengan pendekatan kolaboratif yang humanis.

Keberhasilan ini dinilai menjadi contoh bagaimana konflik aset bisa diselesaikan secara persuasif dan berbasis hukum, tanpa harus turun tangan Satpol PP, Polri maupun TNI.

Apresiasi disampaikan dalam kegiatan Desk Optimalisasi Barang Milik Daerah bersama Komisi C DPRD Jatim di Kota Probolinggo, Senin 20 Juli 2026.

*Tidak Harus Represif, Dialog Kuncinya*
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar mengatakan, selama ini banyak persoalan aset yang dianggap “rumit” karena langsung mengedepankan penertiban paksa.

Padahal menurutnya, kunci penyelesaiannya ada pada komunikasi dan sinergi

> “Alhamdulillah, berbagai persoalan aset yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan dapat kita dorong menuju solusi melalui pendekatan kolaboratif. Kami menggandeng Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk pendampingan hukum dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” jelas Asep.

Dengan cara ini, proses penyelesaian berjalan kondusif. Tidak ada benturan di lapangan, dan hak masyarakat tetap dihargai.

Asep menegaskan ini adalah bentuk tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Negara hadir bukan hanya untuk menertibkan, tapi juga memberi solusi yang adil.

*Progres Aset Kavling Simpang Ijen Malang*
Dalam kesempatan itu Asep juga memaparkan perkembangan aset Kavling Simpang Ijen Kota Malang.

Saat ini prosesnya sudah masuk tahap akhir. Pihaknya tinggal menunggu penetapan Peraturan Gubernur terkait mekanisme Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL).

Sekaligus menunggu Bapenda Jatim membahas besaran tarif retribusi sebagai dasar hukum selanjutnya.

> “Negara hadir bukan semata-mata untuk menegakkan aturan, tetapi juga memberikan solusi yang adil. Karena itu kami mengedepankan musyawarah dan komunikasi terbuka agar masyarakat paham hak dan kewajibannya,” tegasnya.

*DPRD Sebut Ini “Best Practice”*
Anggota Komisi A dan Komisi C DPRD Jatim mengapresiasi langkah Bakorwil Malang. Menurut DPRD, model ini layak jadi best practice atau contoh baik bagi daerah lain.

Penyelesaian secara damai dinilai mampu menjaga stabilitas sosial, mengamankan aset Pemprov, dan mempercepat proses tanpa menimbulkan konflik baru.

*Ke Depan Perkuat Kolaborasi*
Bakorwil Malang berkomitmen akan terus menjadi orkestrator kolaborasi di wilayah Malang Raya. Fokusnya adalah optimalisasi aset daerah agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *