Banner Iklan

DIBANTAH HOAX TAPI ADA BUKTI TAGIHAN WA: KONTRADIKSI KEPSEK SDN 6 SUMBERPETUNG SOAL DUGAAN PUNGLI LKS*

115
×

DIBANTAH HOAX TAPI ADA BUKTI TAGIHAN WA: KONTRADIKSI KEPSEK SDN 6 SUMBERPETUNG SOAL DUGAAN PUNGLI LKS*

Sebarkan artikel ini

*

*MALANG, SuaraKeadilanNews.id* – Dugaan pungutan liar dalam pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) di SDN 6 Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang belum menemui titik terang.

Alih-alih melakukan klarifikasi terbuka, Kepala Sekolah justru memilih membantah melalui rilis di website KIM Desa Sumberpetung pada Selasa (22/7/2026) dan menuding pemberitaan sebagai hoax

*Bantahan Sepihak Berbanding Terbalik dengan Bukti*
Dalam rilisnya, Kepala SDN 6 Sumberpetung mengklaim pengadaan LKS merupakan inisiatif murni wali murid. Pembelian juga disebut dilakukan mandiri ke toko, tanpa intervensi sekolah.

Namun fakta di lapangan berbeda. SuaraKeadilanNews.idmenerima bukti berupa tangkapan layar grup WhatsApp wali murid Di dalamnya terdapat rincian tagihan LKS lengkap mulai kelas 1 sampai kelas 6 beserta nominal harganya. Percakapan itu diteruskan ke redaksi oleh salah satu wali murid.

> “Kalau benar inisiatif wali murid, kenapa ada daftar harga resmi dan penagihan lewat grup sekolah? Ini yang harus dijelaskan,” kata sumber tersebut.

*Melanggar Aturan, Negara Sudah Larang*
Tindakan meminta siswa membeli LKS patut dipertanyakan. Permendikbud No.75 Tahun 2020 Pasal 12a dan PP No.17 Tahun 2010 Pasal 181a secara tegas melarang sekolah menjual buku, bahan ajar, maupun perlengkapan kepada peserta didik

Jika benar ada penagihan, maka hal ini berpotensi melanggar aturan dan masuk kategori pungli di lingkungan pendidikan.

*Dinas Bungkam, Publik Menunggu*
Hingga Kamis (23/7/2026) siang, belum ada itikad baik dari Kepala SDN 6 Sumberpetung untuk menjelaskan duduk perkara secara terbuka.

Upaya konfirmasi SuaraKeadilanNews.id kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Pengawas Sekolah melalui WhatsApp juga belum mendapat jawaban.

Sikap bungkam ini justru memunculkan tanda tanya besar. Apakah ada pembiaran atau lemahnya pengawasan di tubuh Dinas?

*Media Tuntut Keterbukaan*
SuaraKeadilanNews.idmenilai, menyebut berita sebagai hoax tanpa membuka data adalah bentuk pembungkaman.

> “Hak jawab itu bukan untuk menutup. Kalau merasa benar, hadapi wartawan, buka data, dan jelaskan ke publik. Itu baru transparan,” tegas Pimpinan Redaksi.

Redaksi tetap membuka ruang Hak Jawab dan Ha Koreksi seluas-luasnya bagi pihak sekolah dan Dinas, sesuai UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Tanggapan resmi akan dimuat secara utuh tanpa pengurangan. (Skr/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *