Banner Iklan
Berita Daerah

Camat dan Kades Kompak Bungkam Disoal Dugaan Komersialisasi Lahan Parkir Karnaval di Kalipare*

95
×

Camat dan Kades Kompak Bungkam Disoal Dugaan Komersialisasi Lahan Parkir Karnaval di Kalipare*

Sebarkan artikel ini

*Camat dan Kades Kompak Bungkam Disoal Dugaan Komersialisasi Lahan Parkir Karnaval di Kalipare*

*MALANG, KEADILANEWS.ID* – Sikap bungkam yang ditunjukkan Camat Kalipare dan Kepala Desa Sumberpetung menuai kritik tajam dari publik.

Keduanya dinilai abai terhadap prinsip transparansi setelah muncul dugaan komersialisasi lahan parkir pada kegiatan karnaval masyarakat di wilayah Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Dugaan tersebut mencuat setelah sebuah video viral di platform TikTok Dalam video itu disebutkan bahwa lahan parkir untuk kegiatan tersebut diperjualbelikan dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah oleh oknum tertentu.

*Tuntutan Transparansi Publik Tak Digubris*
Isu ini langsung memicu kegaduhan di ruang publik digital. Ratusan komentar dari netizen membanjiri unggahan terkait dan menuntut adanya klarifikasi resmi dari penyelenggara maupun Pemerintah Desa setempat.

Pertanyaan yang mengemuka adalah perihal legalitas pengelolaan subjek pemungut dan alokasi dana yang dihasilkan dari lahan parkir yang notabene merupakan fasilitas umum

Salah satu komentar dari akun @WONG NGALAM NATALES menyoroti aspek hukumnya:
> “Kalau itu jalan raya atau lahan pemerintah ya ada aturannya. Kalau itu lahan pribadi beda lagi. Tapi kalau lahan pribadi yang ada ya kena pajak parkir ke negara.”

Sementara itu, akun @loging menduga praktik tersebut merupakan kewenangan sepihak panitia.
> “Biasanya panitia yang jual bro, Kades tidak tahu apa-apa, semua diserahkan ke panitia.”

Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, kewajiban memberikan penjelasan tetap berada di pundak penyelenggara pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.

*Etika Pelayanan Publik Dipertanyakan*
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh media ini kepada Camat Kalipare dan Kades Sumberpetung melalui pesan WhatsApp.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, keduanya tidak memberikan tanggapan. Sikap tidak merespons tersebut menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi publik

Padahal, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap badan publik wajib bersikap transparan dan akuntabel dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bungkam dalam konteks ini tidak dapat dimaknai sebagai kehati-hatian. Bungkam justru berpotensi menimbulkan spekulasi ketidakpercayaan dan kerugian immaterial bagi citra pemerintahan desa dan kecamatan.

*Respon Warga: Kecewa*
Kekecewaan juga disampaikan oleh warga setempat. Melalui akun @vaeriezta5 seorang warga menuliskan:
> “Walah-walah desaku viral lagi. Menyala desaku dengan kasus-kasusnya, bukan prestasinya.”

Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan masyarakat yang merasa dirugikan secara nama baik akibat ulah segelintir oknum dan ketidaktegasan pimpinan wilayah.

*Desakan Audit dan Klarifikasi Terbuka*
Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memanggil dan meminta klarifikasi kepada Camat Kalipare dan Kades Sumberpetung.
2. Melakukan audit terhadap mekanisme pengelolaan dan aliran dana parkir pada kegiatan masyarakat di Kalipare.
3. Mengevaluasi sistem pengawasan terhadap kegiatan yang melibatkan pungutan dan penggunaan ruang publik di tingkat desa.

Tanpa adanya langkah konkret, maka asumsi publik bahwa telah terjadi penyimpangan akan terus menguat.

*Penutup*
Jabatan publik adalah amanah Amanah itu menuntut keberanian untuk menjelaskan, bukan keberanian untuk menghindar.

Sikap kompak bungkam dari Camat dan Kades hari ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat

Publik tidak butuh pembenaran. Publik butuh kebenaran dan pertanggungjawaban (HR/Ach)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *