MALANG, SUARAKEADILANNEWS.ID – Polemik pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, terus bergulir. Di tengah desakan transparansi dari warga, Kepala Desa Wonoagung, Rujito, justru memilih bungkam.
Sikap diam sang Kades berbanding terbalik dengan anak kandung dan menantunya. Anaknya saat ini menjabat sebagai pengurus BUMDes dan menantunya secara vokal memberikan pembelaan di beberapa media online.
Pengangkatan keluarga dekat kepala desa pada jabatan strategis BUMDes ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan persoalan etika dalam tata kelola pemerintahan desa.
Kronologi: Warga Pertanyakan Proses
Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik bermula saat warga mempertanyakan keabsahan proses pengangkatan pengurus BUMDes. Pengangkatan tersebut diduga tidak melalui mekanisme penjaringan terbuka serta berpotensi menabrak sejumlah regulasi, mulai dari *UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, *PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes*, hingga *Permendes Nomor 3 Tahun 2021*.
Warga menilai BUMDes adalah badan usaha milik desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika jabatan direktur diisi oleh anak kepala desa, maka potensi konflik kepentingan dan persepsi nepotisme tidak bisa dihindari.
Camat: Kunci Ada di Musdes dan AD/ART
Kepada media, Camat Tirtoyudo Nita Dwi Prasetyaningtyas, S.STP., M.AP. menyebut sesuai PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, tidak ada larangan eksplisit bagi anak/keluarga Kades menjabat sebagai direktur BUMDes.
“Semuanya berdasarkan hasil Musdes yang dilaksanakan oleh BPD, unsur Pemdes, dan warga masyarakat. Dan dituangkan di dalam AD/ART BUMDes. Musdes adalah keputusan musyawarah tertinggi. Jadi kalau sudah diputuskan di dalam Musdes dan sudah dituangkan dalam Berita Acara (BA) waktu itu, ya sudah sah,” jelasnya via WhatsApp, Selasa (28/7/2026) petang.
Terkait potensi _conflict of interest_, Nita menyerahkan penelusurannya pada proses awal saat Musdes digelar BPD.
“Tinggal prosesnya waktu itu seperti apa, karena pelaksana Musdes adalah BPD. Monggo bisa dikonfirmasi hasil Berita Acara (BA) Musdes waktu itu, termasuk AD/ART-nya,” tegasnya.
Anak & Menantu Kades yang Klarifikasi
Publikasi klarifikasi justru muncul dari “Panitia Pembentukan BUMDes” melalui rilis yang disebarluaskan anak dan menantu Kades Rujito, Selasa (28/7/2026) malam.
Dalam rilis itu, panitia mengklaim seluruh tahapan pengangkatan telah berjalan sesuai prosedur dan mekanisme musyawarah tanpa adanya intervensi maupun paksaan kepada pihak RT, RW, atau BPD.
“Panitia pembentukan tidak pernah mengintervensi siapa yang harus menjadi Direktur. Tugas panitia adalah menjalankan proses seleksi secara objektif sesuai mekanisme yang telah disepakati,” tulis panitia.
Panitia juga berdalih PP Nomor 11 Tahun 2021 tidak melarang kerabat Kades menjabat sebagai pengurus BUMDes, selama proses penentuan didasarkan pada kompetensi dan integritas.
Menurut warga: Ini Soal Etika
Langkah pembelaan dari pihak keluarga Kades memicu kritik. Salah satu warga Baron, Dusun Wonokitri Desa Wonoagung, menilai regulasi memang tidak melarang secara tegas, tetapi prinsip dasarnya jelas.
“UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, serta kepentingan umum. Dalam Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 juga ditegaskan pengelolaan BUMDes harus dipisahkan dari kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Baron, Rabu (29/7/2026).
“Memang tidak ada larangan eksplisit soal hubungan keluarga, tetapi regulasi jelas menekankan prinsip profesionalisme dan penghindaran konflik kepentingan. Ini soal etika dan kepatutan,” tegasnya.
Ia menilai, jika proses pengangkatan tidak dilakukan secara terbuka dan partisipatif, maka berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik serta kecemburuan sosial.
“Jika memang dipilih karena kemampuan dan pengalaman, maka seharusnya disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan polemik,” pungkasnya.
*Warga: Yang Tanda Tangan SK Harusnya Jelaskan*
*Bahron Efendi* yang akrab disapa Mujai menyebut tidak elok yang maju menjelaskan justru keluarga Kades.
“Ini memalukan. Yang punya jabatan Kades dan yang menandatangani SK itu Kades. Kok yang maju membela justru anak dan menantunya? Seharusnya Kades yang berada di depan untuk menjelaskan kepada masyarakat,” ujar Mujai, Rabu (29/7/2026) pagi.
*Desakan: Buka 3 Dokumen & Audit*
Guna mengakhiri polemik, warga Wonoagung menuntut transparansi dengan mendesak Pemdes membuka 3 dokumen penting kepada publik:
1. *Berita Acara Musdes* pembentukan BUMDes dan panitia
2. *Bukti pengumuman pendaftaran terbuka* beserta daftar nama pendaftar
3. *SK Pengangkatan* beserta AD/ART BUMDes
Warga juga mendesak *BPD Wonoagung* dan *DPMD Kabupaten Malang* turun tangan melakukan audit prosedur. Jika ditemukan pelanggaran tata cara, warga meminta dilakukan pemilihan ulang secara terbuka.
Upaya konfirmasi kepada Pemdes Wonoagung telah dilakukan Selasa (28/7/2026) siang. Namun hingga berita ini ditayangkan, Kades Rujito dan Ketua BPD Wonoagung Suwarno belum memberikan respons resmi meski pesan konfirmasi telah terkirim dan terbaca.
SUARAKEADILANNEWS.ID membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak terkait sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Bersambung… (HR/Tim)

