*Geger Kartu Kuning, SMAN 1 Lawang Diduga Tarik Iuran Rp300 Ribu/Bulan Berkedok Sumbangan*
*MALANG, SUARAKEADILANNEWS.ID* – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan kembali mencuat di lingkungan sekolah negeri. Kali ini terjadi di *SMA Negeri 1 Lawang, Kabupaten Malang*.
Wali murid resah karena diduga diwajibkan membayar iuran rutin setiap bulan dengan nama *”Sumbangan Kemitraan Orang Tua dan Komite Sekolah”*. Besaran yang dipatok mencapai Rp300.000 per bulan.
*Bukti: Kartu Kontrol Tanpa Nominal*
Dugaan ini menguat setelah beredar bukti fisik berupa *”KARTU KONTROL KEMITRAAN ORANG TUA DAN KOMITE SEKOLAH”* berwarna kuning milik siswa kelas XII.
Dalam kartu tersebut tercatat pembayaran setiap bulan sejak Juni, Juli, Agustus dan seterusnya. Namun yang janggal, *tidak ada satu pun kolom nominal*. Hanya ada tanggal bayar, keterangan bulan, paraf petugas, dan stempel bertuliskan _”Terima Kasih / Partisipasi…”_.
Pengosongan nominal dalam bukti resmi ini diduga sebagai modus untuk menghindari jejak administrasi saat diaudit oleh pihak berwenang.
*Wali Murid: Beban Berat, Dipatok Rp150 Ribu – Rp300 Ribu*
Berdasarkan penelusuran, nominal iuran tersebut bervariasi tergantung kelas. Mulai dari *Rp150.000 hingga Rp300.000 per bulan*.
“Pembayaran di kartu itu berfariasi pak, antara Rp150.000 sampai Rp300.000 per bulan. Nominal berbeda dari kelas 10 sampai kelas 12,” ungkap salah satu wali murid yang minta identitasnya dirahasiakan, Rabu (29/7/2026).
Bagi sebagian orang tua, beban ini sangat memberatkan. Apalagi pembayarannya terjadwal dan terkesan wajib setiap bulan.
*Diduga Langgar Permendikbud 75/2016*
Praktik ini diduga bertentangan dengan *Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*.
Pada *Pasal 10 dan Pasal 12* disebutkan tegas bahwa Komite Sekolah *dilarang* melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali. Komite hanya boleh menerima sumbangan dan/atau bantuan yang *sifatnya sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan nominal maupun waktunya*.
“Kalau sudah dijadwalkan per bulan, ada kartu kontrol, dan nominalnya ditentukan, itu sudah bukan sumbangan lagi. Itu pungutan wajib yang berkedok sumbangan,” ujar seorang pengamat pendidikan.
*Potensi Dana Ratusan Juta, Desak Audit*
Jika dihitung, dengan jumlah siswa sekitar 1.000 orang, potensi dana yang terkumpul bisa mencapai *Rp150 juta – Rp300 juta per bulan* atau *Rp1,8 Miliar – Rp3,6 Miliar per tahun*.
Hingga kini belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang dibuka ke publik.
*Kepsek dan Komite Bungkam*
Hingga berita ini diterbitkan, *Kepala Sekolah SMAN 1 Lawang* dan pihak *Komite Sekolah* belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi via WhatsApp telah dilakukan namun belum direspons meski centang dua.
_SUARAKEADILANNEWS.ID_ mendesak *Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Inspektorat, dan Kejaksaan* segera turun melakukan audit investigasi. Jika terbukti melanggar, maka harus ada sanksi tegas agar tidak menjadi preseden buruk di dunia pendidikan.
_SUARAKEADILANNEWS.ID_ membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak terkait sesuai *UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*.
*(HR/ach/Tim)*












