*
*Malang, Suara keadilannews.id* – Kepercayaan warga Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Sejahtera kini di ujung tanduk. Penyebabnya, dana penyertaan modal desa senilai *Rp213 juta* yang digelontorkan setahun lalu hingga kini belum jelas juntrungannya.
Minimnya transparansi dan akuntabilitas membuat warga bertanya-tanya: ke mana larinya uang ratusan juta itu?
*KRONOLOGI: DANA CAIR AGUSTUS 2025*
Berdasarkan dokumen bukti transfer yang dihimpun tim redaksi _Suara keadilanews.id _, aliran dana tersebut tercatat resmi.
Dana bersumber dari *Rekening Kas Desa Wonoagung No. 163200*_ dan ditransfer langsung ke *Rekening BUMDES MAJU SEJAHTERA No. 163332*_ pada *25 Agustus 2025*. Status transaksi: *Terkirim*.
“Alhamdulillah pihak desa kooperatif menyambut baik dan langsung memberikan data. Memang benar dan valid bahwa dana dari desa sudah masuk secara resmi ke BUMDes,” terang *Bahron Efendi*, yang sejak awal menyoroti kasus ini. Jumat (31/7/2026)
Artinya, persoalan bukan pada tidak adanya dana. Tapi pada bagaimana dana itu dikelola setelah masuk ke rekening BUMDes.
*KEJANGGALAN 1: BENDHARA ‘LUPA’ DAN SEKTOR USAHA TABRAKAN*
Ujian pertama muncul saat dilakukan konfirmasi ke *Nanda*, Bendahara BUMDes Maju Sejahtera.
Saat ditanya berapa sisa saldo kas BUMDes saat ini, jawaban yang keluar justru membuat geleng-geleng kepala. “Lupa,” jawab Nanda singkat.
Jawaban itu dinilai tidak mencerminkan profesionalitas seorang bendahara yang memegang uang negara.
Kejanggalan kedua lebih fundamental. Terjadi ketidaksesuaian antara dokumen resmi desa dengan pengakuan di lapangan.
Dalam dokumen administrasi desa, BUMDes Maju Sejahtera tercatat bergerak di *Bidang Pertokoan*. Namun saat ditanya, Nanda menyebut anggaran dialokasikan untuk *Bidang Pertanian, khususnya komoditas bawang merah*.
“Ini jelas acak-acakan dan tidak sinkron dengan dokumen resmi di desa. Kalau dari awal perencanaannya sudah beda, bagaimana pertanggungjawabannya nanti?” kritik Bahron.
*KEJANGGALAN 2: 1 TAHUN MANGKRAK TANPA LPJ*
Pukulan terberat adalah soal laporan. Menurut aturan, BUMDes wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan perkembangan usaha secara berkala kepada Pemerintah Desa.
Faktanya, selama *lebih dari 1 tahun* sejak dana cair, tidak ada satu lembar laporan pun yang diserahkan pengurus BUMDes ke Pemdes Wonoagung.
“Uang publik ratusan juta dikelola seperti uang pribadi. Tanpa laporan, tanpa evaluasi. Ini amatiran,” ujar seorang warga Wonoagung yang minta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi ini jelas melanggar amanat *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, *PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes*, dan *Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021* yang menekankan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel.
*SUARA PAKAR: PROSES HARUS JELAS*
Menyikapi polemik ini, *Bahron Efendi* selaku pemerhati desa menekankan pentingnya keterbukaan dokumen.
“Yang tanda tangan SK harusnya menjelaskan. Prosesnya bagaimana? Pengumuman, pendaftaran, itu harus dipenuhi,” tegasnya.
Menurutnya, jika proses rekrutmen pengurus dan perencanaan usaha tidak sesuai prosedur, maka bisa jadi ini adalah awal dari masalah yang lebih besar.
*WARGA DESAK AUDIT, KADES BUNGKAM*
Merasa dirugikan, warga kini bergerak. Mereka mendesak 3 pihak bertanggung jawab: *Pemerintah Desa Wonoagung*, *Kecamatan Tirtoyudo*, dan *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang*.
Ada 3 tuntutan konkret yang disuarakan:
1. *Buka Berita Acara Musdes* pembentukan BUMDes dan pengangkatan pengurus
2. *Buka Bukti Pendaftaran* calon pengurus secara terbuka dan transparan
3. *Buka SK Pengangkatan dan AD/ART* BUMDes untuk audit publik
“Ini uang kami. Pajak kami. Wajar kalau kami minta dibuka,” ujar warga.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke *Kepala Desa Wonoagung, Rujianto*, belum membuahkan hasil. Pihaknya bungkam dan belum memberikan klarifikasi.
*APA KATA ATURAN?*
Dalam PP 11/2021 Pasal 20, BUMDes wajib menyampaikan laporan operasional kepada Pemerintah Desa setiap 3 bulan sekali. Dalam Pasal 32, pengurus yang tidak menjalankan tugas bisa diberhentikan.
Dengan tidak adanya LPJ selama 1 tahun, maka secara hukum pengurus BUMDes Maju Sejahtera berpotensi melanggar aturan.
*TIM SUARA KEADILANNEWS.ID* akan terus mengawal kasus ini sampai ada kejelasan. Apakah DPMD Malang akan turun audit, atau kasus ini akan kembali menguap seperti kasus-kasus sebelumnya
….bersambung…..
(HR/Tim)













