*
*MALANG, SuaraKeadilannews.id* – Polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Maju Sejahtera” Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, memasuki babak baru. Warga resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana BUMDes tahun anggaran 2025 ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
Laporan tersebut disampaikan oleh Muja’i alias Bahron, warga Dusun Wonokitri, pada Minggu (3/8/2026). Bukti Tanda Terima dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Malang dengan nomor registrasi telah diterima sebagai tanda laporan resmi telah masuk.
*INTI LAPORAN: DUGAAN NEPOTISME DALAM STRUKTUR PENGURUS*
Dalam aduannya, pelapor menyoroti 2 hal utama. Pertama, terkait struktur kepengurusan BUMDes. Kedua, terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Untuk poin pertama, pelapor menegaskan bahwa jabatan Direktur BUMDes “Maju Sejahtera” saat ini *dijabat oleh anak dari Kepala Desa Wonoagung, Rujianto*.
“Penunjukan saudara Rujianto sebagai Direktur BUMDes patut diduga kuat mengandung unsur nepotisme. Jabatan yang seharusnya diisi melalui mekanisme seleksi terbuka dan berdasarkan kompetensi, justru dijabat oleh anak dari Kades Wonoagung Rujianto,” ungkap Muja’i usai menyerahkan laporan.
Ia menilai praktik tersebut bertentangan langsung dengan semangat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Pasal 19 ayat 2 Permendes tersebut menyebutkan bahwa pengurus BUMDes dipilih dan diangkat oleh Kepala Desa dari orang perorangan yang memiliki pengalaman di bidang usaha, memiliki jiwa wirausaha, dan mendapat dukungan dari masyarakat.
“Prinsip profesionalitas dan bebas konflik kepentingan tidak terpenuhi. Bagaimana mungkin pengawas bisa mengawasi jika yang diawasi adalah keluarga dekat,” tegas Muja’i.
*KEDUA: TRANSPARANSI NOL, PERTANGGUNGJAWABAN DIABAIKAN*
Selain persoalan struktur, pelapor juga menyoroti buruknya transparansi. Menurutnya, masyarakat telah berulang kali meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal dari APBDes kepada BUMDes, namun tidak pernah diberikan.
“Kami juga mendesak Kejaksaan untuk memanggil Bendahara BUMDes. Logikanya sederhana. Ketika ditanya kemana aliran dana BUMDes, jawabannya ‘lupa’. Itu bukan jawaban administratif. Itu bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk tahu,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia khawatir, jika tidak ada pengawasan ketat, dana desa yang tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat justru akan disalahgunakan.
*DASAR HUKUM DAN ASAS YANG DICEDERAI*
Muja’i menjelaskan, BUMDes dibentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya jelas: meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika pengelolaannya dikuasai oleh lingkaran keluarga kepala desa, maka asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas telah dicederai sejak awal,” katanya.
Ia juga merujuk pada Peraturan Bupati Malang tentang Pedoman Pengelolaan BUMDes yang mewajibkan adanya laporan 6 bulan sekali kepada BPD dan masyarakat.
*3 TUNTUTAN HUKUM WARGA WONOAGUNG*
Atas dasar tersebut, warga melalui pelapor menyampaikan tuntutan tegas kepada 3 lembaga:
1. *Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*
Agar segera melakukan penyelidikan, memanggil dan memeriksa seluruh pengurus BUMDes “Maju Sejahtera”, khususnya Direktur dan Bendahara. Serta melakukan audit forensik terhadap aliran dana tahun 2025.
2. *Kepada Pemerintah Desa Wonoagung*
Agar segera membuka dan mempublikasikan seluruh laporan keuangan BUMDes tahun 2025 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat luas.
3. *Kepada DPMD Kabupaten Malang*
Agar melakukan audit investigatif dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMDes “Maju Sejahtera”. Jika terbukti melanggar, berikan sanksi tegas sesuai aturan.
“Ini bukan soal pribadi. Ini soal uang rakyat dan kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai ada kesan kekebalan hukum hanya karena menjabat sebagai anak kepala desa,” tegas Muja’i.
*BELUM ADA KLARIFIKASI DARI PIHAK TERKAIT*
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Wonoagung dan Camat Tirtoyudo belum membuahkan hasil. Pesan konfirmasi melalui telepon dan WhatsApp telah terkirim dan terbaca, namun belum ada jawaban.
Masyarakat Desa Wonoagung kini menunggu. Mereka berharap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat bertindak cepat, profesional, dan imparsial agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa tidak semakin runtuh.
_(HR/Tim)

