SUARAKEADILANNEWS.ID
BOJONEGORO — 4 Agustus 2026| Pelayanan publik di tingkat desa kembali menuai sorotan tajam. Kantor Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kedapatan tutup dan tidak berpenghuni pada jam kerja, yakni Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 13:20 WIB.
Kondisi kantor yang tertutup rapat tanpa adanya perangkat desa yang berjaga ini tentu merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi mendesak di tengah hari aktif.
Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Camat Padangan berujung pada sikap bungkam. Selain tidak memberikan jawaban pasti mengenai alasan mangkirnya pelayanan di Kantor Desa Padangan, pihak kecamatan juga enggan memberikan penjelasan saat dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran aturan dalam program pemerintah.
Melalui pesan konfirmasi yang dikirimkan pada pukul 14.52 WIB hingga pukul 15.41 WIB, awak media berupaya meminta klarifikasi secara baik-baik terkait maraknya informasi penarikan biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa-desa wilayah Kecamatan Padangan yang mencapai nominal Rp700.000 hingga Rp750.000.
Berikut adalah isi pesan konfirmasi yang dikirimkan kepada Camat Padangan namun berujung tanpa respons:
”Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Terkait pelaksanaan program PTSL di desa-desa wilayah Kecamatan Padangan, saya ingin memohon penjelasan dan konfirmasi langsung dari Ibu. Belakangan ini terdapat informasi bahwa biaya program PTSL ditarik hingga mencapai nominal Rp700.000 sampai dengan Rp750.000. Mengingat ketentuan resmi yang ada, mohon pencerahan dan penjelasan terkait kebijakan atau dasar dari penetapan nominal tersebut. Terima kasih atas perhatian dan penjelasan dari Ibu Camat.”
Pesan susulan yang dikirimkan pada pukul 15.41 WIB berbunyi:
”Mohon ijin bu untuk penjelasan nya”
Meski pesan tersebut telah terkirim, hingga berita ini diturunkan, baik Kepala Desa Padangan maupun Camat Padangan sama sekali tidak memberikan tanggapan atau penjelasan resmi. Sikap tutup mulut dari para pejabat berwenang ini kian memperkuat dugaan adanya praktik pungutan liar terselubung di balik program PTSL yang seharusnya meringankan beban masyarakat.
Masyarakat kini mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap karut-marut pelayanan desa serta dugaan mahalnya biaya sertifikasi tanah tersebut di beberapa desa di Kecamatan Padangan.
