Banner Iklan

Rp2,065 Triliun Aset PSU Akhirnya Diserahkan. Pemkab Malang Bentuk Satgas Kejar 659 Aset Lainnya

63
×

Rp2,065 Triliun Aset PSU Akhirnya Diserahkan. Pemkab Malang Bentuk Satgas Kejar 659 Aset Lainnya

Sebarkan artikel ini

Malang, SUARAKEDILANNEWS.ID — Setelah bertahun-tahun menjadi persoalan, Pemerintah Kabupaten Malang akhirnya berhasil mengamankan 3 aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan. Nilai aset yang diserahkan mencapai Rp2,065 Triliun.

 

Penyerahan dilakukan di Pendopo Agung, Kamis (27/8/2026) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang kepada Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. Turut hadir Kepala Kejari Kabupaten Malang, Dr. Fahmi.

 

Langkah ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum dan kolaborasi lintas lembaga mulai membuahkan hasil dalam menyelamatkan aset negara.

 

Tiga Pengembang Tunaikan Kewajiban

Tiga aset yang diserahkan berasal dari pengembang Kota Araya Bumi Megah, Lavanaa Land, dan Bumi Banjararum Asri.

 

Bupati Malang menegaskan, PSU adalah milik publik. Penundaan penyerahan selama ini telah menghambat pemeliharaan fasilitas umum di kawasan perumahan.

 

“PSU perumahan merupakan aset penting yang harus kita selamatkan, kita tertibkan. Karena merupakan aset negara yang nanti akan dinikmati secara turun temurun oleh masyarakat dan rakyat Kabupaten Malang,” tegas Abah Sanusi.

 

Ia memastikan, pasca penyerahan Pemkab akan segera melakukan pendataan dan balik nama. “Terima kasih Kajari yang membantu memfasilitasi. Nanti mohon bantuan BPN untuk proses legalitasnya,” ujarnya.

 

Satgas Dibentuk, 659 Aset Jadi Target

Pemkab Malang tidak akan berhenti di 3 aset. Data Kejari menyebut masih ada *659 aset PSU* di wilayah Kabupaten Malang yang belum diserahkan pengembang.

 

Untuk mempercepat, Pemkab akan membentuk *Satgas Khusus* bersama Kejari dan stakeholder terkait.

 

“Jika proses penyerahan dan pembalikan nama sertifikat sudah menjadi atas nama Pemkab Malang, maka Pemkab memiliki wewenang penuh untuk merencanakan pemanfaatan serta mengalokasikan anggaran pemeliharaan. Seperti pengerjaan dan perawatan infrastruktur jalan perumahan melalui APBD,” jelas Abah Sanusi.

 

Ia juga menekankan 4 prinsip penyerahan: *Nilai Zona Tanah ATR/BPN, Kepastian Hukum, Pengamanan Aset, dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat*.

 

Kejari: Penundaan Rugikan Negara

Kepala Kejari Kabupaten Malang, *Dr. Fahmi* menyebut keterlambatan penyerahan PSU berpotensi merugikan keuangan negara. Sebab aset tersebut seharusnya sudah tercatat dan dikelola Pemda.

 

“Kita berharap sisanya yang berjumlah 659 tersebut segera selesai. Karena ini aset, nggak mungkin aset itu nilainya semakin turun, justru nilainya semakin hari semakin meningkat,” tegas Dr. Fahmi.

 

Menurutnya, pembenahan aset adalah amanat Asta Cita. “Jadi nggak boleh gagal, harus didukung. Apa saja kendala dari pemerintah daerah, kita bantu, kita fasilitasi dengan pengembang supaya segera diserahkan,” pungkasnya.

 

Dengan status aset yang jelas, Pemkab kini dapat segera memperbaiki jalan, drainase, dan fasilitas umum di perumahan. Warga berhak menikmati fasilitas yang selama ini tertahan. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *