*MALANG, SUARAKEDILANNEWS.ID* — Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dugaan penyimpangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Maju Sejahtera” Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo.
Pelapor atas nama _Muja’i_, warga Dusun Wonokitri Desa Wonoagung, memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2026. Dalam pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih 3 jam tersebut, Muja’i memberikan keterangan sebagai pelapor sekaligus menyerahkan sejumlah alat bukti.
*Latar Belakang Laporan dan Bukti yang Diserahkan*
Laporan resmi tersebut dilayangkan Muja’i pada Minggu, 3 Agustus 2026. Adapun pokok permasalahan yang dilaporkan adalah dugaan penyimpangan pengelolaan BUMDes “Maju Sejahtera” tahun anggaran 2025.
Sebagai bentuk keseriusan, Muja’i menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada penyidik, antara lain: struktur organisasi BUMDes, bukti surat permintaan laporan pertanggungjawaban kepada pengurus BUMDes, serta salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonoagung tahun 2025.
*Dua Poin Dugaan Pelanggaran yang Disampaikan Pelapor*
Dalam keterangannya kepada awak media usai pemeriksaan, Muja’i memaparkan dua poin utama yang menjadi dasar laporannya.
*Pertama*, terkait dana penyertaan modal dari APBDes Desa Wonoagung tahun 2025 sebesar _Rp213.000.000_ yang telah disetorkan ke rekening BUMDes. Namun hingga saat ini, penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
_“Dana sebesar Rp213 juta tersebut tidak jelas peruntukannya. Hingga saat ini masyarakat tidak pernah menerima laporan terkait penggunaan dana tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penggelapan,”_ tegas Muja’i.
*Kedua*, terkait tidak terealisasinya unit usaha BUMDes. Menurut Muja’i, masyarakat dijanjikan bahwa BUMDes “Maju Sejahtera” akan bergerak di bidang pertokoan. Namun hingga saat ini, unit usaha tersebut tidak pernah diwujudkan sehingga masyarakat merasa dirugikan.
*Sorotan Terhadap Tata Kelola dan Permintaan Pemanggilan Camat*
Selain aspek keuangan, Muja’i juga menyoroti aspek tata kelola dan kepatuhan terhadap peraturan. Ia secara khusus meminta Kejaksaan Negeri Kepanjen untuk memanggil *Camat Tirtoyudo, Nita Dwi Prasetyaningtyas, S.STP., M.AP.* untuk dimintai keterangan.
_“Poin yang saya sampaikan dalam pemeriksaan yaitu, Ibu Camat Tirtoyudo juga harus dipanggil. Karena pernah ada pernyataan dari beliau bahwa anak kepala desa atau keluarga terdekat kepala desa tidak ada larangan untuk menjadi ketua BUMDes,”_ jelas Muja’i.
Menurutnya, pernyataan tersebut bertentangan dengan *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015*, *PP Nomor 11 Tahun 2021*, serta *Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021* yang melarang keluarga dekat kepala desa menjabat sebagai pengurus BUMDes.
Muja’i juga menyoroti adanya dugaan nepotisme karena jabatan Direktur BUMDes saat ini dijabat oleh anak kandung Kepala Desa Wonoagung.
*Komitmen Pengawasan BUMDes di Kabupaten Malang*
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Malang bersama Kejaksaan Negeri Kepanjen telah menandatangani nota kesepahaman pengawasan BUMDes pada 7 Oktober 2021. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Malang *Didik Gatot Subroto* menegaskan bahwa sesuai PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021, Kepala Desa, Perangkat Desa beserta keluarga dilarang menjadi pengurus BUMDes.
_“Apabila diperingatkan sampai tiga kali masih tidak bisa, tolong disentil telinganya,”_ tegas Didik saat itu. Ia juga menyebut bahwa lembaga yang bertugas memperingatkan desa adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang yang mengapresiasi kinerja Kejari dalam melakukan pengawasan terhadap desa maupun BUMDes.
_Sumber: TIMES Indonesia, 7 Oktober 2021_
*Upaya Konfirmasi kepada Pihak Terkait*
Sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan dan konfirmasi, awak media _Suarakeadilannews.id_ telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam laporan.
Konfirmasi secara resmi telah dilakukan kepada *Camat Tirtoyudo, Nita Dwi Prasetyaningtyas, S.STP., M.AP.* melalui pesan WhatsApp pada tanggal 6 s.d 7 Agustus 2026. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respon dan keterangan.
Upaya konfirmasi serupa juga telah dilakukan kepada Pemerintah Desa Wonoagung, namun juga belum mendapatkan jawaban.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kepanjen telah menunjukkan progres dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelapor, yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
*Empat Tuntutan Resmi kepada Negara dan Pemerintah Daerah*
Dalam laporannya, Muja’i menyampaikan empat tuntutan resmi:
1. Kepada *Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang* agar segera menaikkan status penanganan ke tahap penyelidikan, melakukan audit forensik, dan memanggil Camat Tirtoyudo untuk dimintai keterangan.
2. Kepada *Pemerintah Desa Wonoagung* agar segera membuka dan mempublikasikan laporan keuangan BUMDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.
3. Kepada *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang* agar melakukan audit investigatif dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes Maju Sejahtera.
4. Menindak tegas seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
_“Ini adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Kami menuntut kepastian hukum agar tidak ada lagi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dan BUMDes,”_ pungkas Muja’i.
Hingga saat ini, masyarakat Desa Wonoagung masih menantikan langkah konkret dari aparat penegak hukum serta itikad baik dari Pemerintah Kecamatan Tirtoyudo dan Pemerintah Desa Wonoagung untuk memberikan klarifikasi kepada publik. *(HR/tim)*

