SORONG – Seorang warga Kota Sorong, Indra Safrisal (34), resmi menempuh jalur hukum atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemaksaan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai debt collector dari PT Adira Finance Cabang Sorong. Laporan tersebut secara resmi diterima oleh SPKT Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya, pada Kamis (10/9/2026) dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/886/IX/2026/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT DAYA.
Peristiwa bermula pada Senin malam (7/9/2026) pukul 22.00 WIT di kawasan Perum Putra Residence, Klamana, Sorong Timur. Saat itu, korban sedang berada di sebuah warung ketika dihampiri dua orang tak dikenal yang mengatasnamakan diri sebagai penagih utang (debt collector) Adira. Keduanya kemudian membuntuti korban hingga ke kediamannya dan melakukan intimidasi untuk menyerahkan unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik korban.
Berdasarkan kronologi yang dilaporkan, para pelaku diduga mendesak korban menyerahkan kendaraan di rumah tanpa melalui prosedur penarikan yang sah. Keesokan harinya, saat korban berupaya menyelesaikan kewajiban di kantor pembiayaan, ditemukan inkonsistensi skema pembayaran. Jumlah tagihan tunai maupun angsuran yang dimintai oleh oknum debt collector berbeda signifikan dengan kesepakatan atau pembicaraan awal, yang menguatkan dugaan adanya modus penipuan.
Atas perbuatan tersebut, korban melaporkan para terduga pelaku dengan sangkaan pelanggaran Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 492 KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemaksaan. Langkah hukum ini diambil karena korban merasa dirugikan secara materiil maupun imateriil akibat tindakan penarikan sepihak yang melawan hukum (onrechtmatige daad).
Kini, kasus tersebut telah masuk dalam tahap penyelidikan oleh Polresta Sorong Kota. Masyarakat diharapkan bersabar menunggu proses hukum berjalan demi terjaminnya kepastian hukum (rechtssicherheit). Polresta Sorong Kota juga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas penagih utang dan memastikan setiap proses penarikan kendaraan bermotor dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta tidak segan melapor jika mengalami intimidasi atau pemaksaan.













