Banner Iklan

*ASEP KUSDINAR: MALANG RAYA MEGAPOLITAN JANGAN JADI BEBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA WAJIB TAMPIL JADI PENGGERAK

74
×

*ASEP KUSDINAR: MALANG RAYA MEGAPOLITAN JANGAN JADI BEBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA WAJIB TAMPIL JADI PENGGERAK

Sebarkan artikel ini

*

*MALANG, suarakeadilan.com* – Wacana Malang Raya Megapolitan tidak boleh berhenti sebagai jargon pemerintah daerah. Agar tidak menjadi wacana kosong, pembangunannya harus digerakkan bersama oleh dunia usaha sebagai penggerak utama ekonomi kawasan.

Pernyataan itu disampaikan *Kepala Bakorwil III Malang Asep Kusdinar* dalam forum _Bincang Bisnis Bersama Dahlan Iskan_ memperingati HUT ke-2 Disway Malang di Bakorwil III Malang, Kamis (10/9/2026). Hadir pula tokoh nasional *Dahlan Iskan*, Kadin, PHRI, serta kepala daerah se-Malang Raya.

*Paradigma Baru: Negara Fasilitasi, Swasta Eksekusi*
Asep menegaskan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri membangun kawasan seluas Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

“*Pemerintah mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mencapai tujuan utama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Pemerintah adalah agen pembangunan*,” kata Asep.

Menurutnya, pemerintah cukup berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Adapun urusan investasi, inovasi, perdagangan, industri, dan pariwisata harus diserahkan kepada dunia usaha.

“*Kalau bicara megapolitan, jangan semuanya dibebankan ke pemerintah. Pemerintah menyiapkan regulasi dan ruang. Pengusaha mengisi dengan investasi dan inovasi*,” tegasnya.

Hal ini sejalan dengan kritik *Dahlan Iskan* yang meminta pengusaha tidak menggantungkan diri pada negara. Pengusaha harus berani mandiri dan mengambil peluang.

*Stop Birokrasi, Serahkan ke Non-Pemerintah*
Asep menyoroti kelemahan pemerintah dalam hal birokrasi, kewenangan, dan keterbatasan anggaran. Hal ini membuat banyak proyek pembangunan berjalan lambat.

“*Jangan sampai pemerintah mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan lebih cepat dan efisien oleh dunia usaha*,” ujarnya.

Karena itu, pilar-pilar Malang Raya Megapolitan ke depan harus mulai diserahkan kepada unsur non-pemerintah. Mulai dari pengembangan startup, ekonomi kreatif, hingga rantai pasok pertanian dan pariwisata.

*Modal Besar, Tapi Butuh Orkestrasi*
Secara potensi, Asep menyebut Malang Raya memiliki semua modal. Ada 67 perguruan tinggi, 70% penduduk usia produktif, ekosistem digital, Tol Pandaan–Malang, rencana Tol Malang–Kepanjen, Bandara Abdul Rachman Saleh, dan destinasi wisata lintas wilayah.

Permasalahannya, potensi itu berjalan sendiri-sendiri karena terkotak oleh batas administratif.

“*Modalnya sudah ada. Potensinya sudah ada. Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana seluruh potensi itu diorkestrasi sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri*,” kata Asep.

Kadin Kabupaten Malang dalam forum tersebut mendorong percepatan digitalisasi UMKM. Sementara PHRI mengusulkan Malang Raya dikemas sebagai satu destinasi wisata terpadu.

*Ujian Komitmen Pengusaha*
Asep menutup dengan tantangan langsung kepada para pengusaha. Jika ingin megapolitan terwujud, maka pengusaha harus berani menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menunggu proyek pemerintah.

“*Megapolitan bukan sekadar menyatukan wilayah. Yang lebih penting adalah menyatukan kepentingan, menyatukan potensi, dan menciptakan kolaborasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat*,” pungkasnya.

Apakah dunia usaha Malang Raya siap menjawab tantangan itu, atau kembali menunggu bola dari pemerintah?

_(hr)_

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *