MALANG – Suara keadilannews.id – Isu pungutan liar (pungli) yang menyeret nama SMP Negeri 1 Bululawang, Kabupaten Malang, dibantah tegas oleh pihak sekolah. Kepala Sekolah bersama Komite memastikan, dana yang dihimpun bukan pungutan wajib, melainkan sumbangan sukarela hasil musyawarah wali murid.
Kepala SMPN 1 Bululawang, *Suntoro, S.Pd., M.Si., M.M.Pd.,* mengatakan, pemberitaan yang menyebut ada sanksi menanti sekolah sangat disayangkan karena terkesan menghakimi dan tidak berimbang.
“Kami belum pernah diaudit Inspektorat, belum pernah ditegur Dinas Pendidikan, dan belum ada penetapan hukum. Tiba-tiba judulnya ‘Sanksi Menanti’. Ini yang kami sayangkan. Kami ini lembaga pendidikan, bukan pelaku kejahatan,” ujar Suntoro kepada http://suarakeadilannews.id, Minggu (28/9/2026).
*Bukan Pungli, Ada Aturan Jelas*
Suntoro menjelaskan, sumbangan Komite Sekolah diperbolehkan oleh negara. Dasarnya jelas, ada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
“Kalau pungli itu wajib, memaksa, ada sanksi, nominal dipukul rata. Kalau sumbangan itu sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada sanksi, dan besarannya hasil musyawarah,” tegasnya.
*Fakta: 100 Lebih Wali Murid Diberi Keringanan*
Ketua Komite SMPN 1 Bululawang membeberkan fakta yang mematahkan isu pungli. Menurutnya, Komite justru sangat longgar dan humanis.
“Lebih dari 100 wali murid kami beri keringanan. Ada yang nyicil tiga kali, ada yang minta potongan, ada yang kami gratiskan total karena yatim dan tidak mampu. Semua kami layani. Kalau pungli, mana mungkin ada keringanan seperti itu?” ungkapnya.
Ia menambahkan, dari total lebih dari 900 siswa, hanya sekitar 10 wali murid yang keberatan. Hal itu dinilai wajar sebagai dinamika musyawarah.
“Yang 890 sudah ikhlas sepakat, masak kalah sama yang 10 keberatan? Tapi yang 10 itu tetap kami layani, kami ajak dialog, silakan datang ke Komite,” imbuh Ketua Komite.
*Administrasi Lengkap, Dana Masuk Rekening Komite*
Suntoro menegaskan, semua proses sumbangan tertib administrasi. Ada undangan resmi, daftar hadir tanda tangan wali murid, berita acara kesepakatan, dokumentasi foto, dan proposal program kerja.
“Dana tidak masuk ke rekening sekolah. Dana masuk ke rekening Komite Sekolah, dikelola Komite. Sekolah hanya penerima manfaat program seperti ekstrakurikuler, perawatan kelas, dan kegiatan keagamaan yang tidak dicover dana BOS,” jelasnya.
Ia juga membantah ikut menentukan nominal. “Saya hanya buka acara dan fasilitasi tempat, setelah itu saya keluar. Nominal murni hasil musyawarah Komite dengan wali murid,” kata Suntoro.
*Seragam dan Modul Tidak Wajib*
Terkait isu seragam dan modul, pihak sekolah juga meluruskan. Seragam dikelola Koperasi Sekolah, wali murid boleh beli di luar atau jahit sendiri. Tidak wajib beli di koperasi.
Untuk modul, itu bahan ajar pendamping buatan guru MGMP SMPN 1 Bululawang, sifatnya tidak wajib. Siswa bisa tetap pakai buku paket gratis dari perpustakaan yang dibiayai BOS.
*Dikejar Sampai Pom Kepanjen*
Suntoro juga menceritakan kronologi yang membuatnya mengelus dada. Sudah janjian bertemu di kantor, namun oknum wartawan tidak datang. Justru mengejarnya di jalan saat hendak rapat ke Dinas Pendidikan.
“Janjian di kantor, saya tunggu tidak datang. Pas saya keluar mau rapat ke Dinas, saya dikejar sampai Pom Kepanjen depan SMPN 3 Kepanjen. Saya merasa seperti pelaku kejahatan besar,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan kerja jurnalistik tetap profesional, berimbang, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Dengan klarifikasi ini, SMPN 1 Bululawang berharap isu pungli yang tidak berdasar segera selesai agar kegiatan belajar mengajar 900 lebih siswa berjalan kondusif. (HR)












