Banner Iklan

Bakorwil Malang Perkuat Barisan BPBD Hadapi Kekeringan, Tata Kelola Logistik Jadi Kunci Kecepatan Respons

68
×

Bakorwil Malang Perkuat Barisan BPBD Hadapi Kekeringan, Tata Kelola Logistik Jadi Kunci Kecepatan Respons

Sebarkan artikel ini

MALANG, SUARA KEADILANNEWS.ID –Ancaman kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang memilih memperkuat sistem dari hulunya, yaitu koordinasi dan tata kelola logistik kebencanaan.

Langkah itu ditegaskan dalam kegiatan Desk Kekeringan di Jawa Timur dan Penguatan Tata Kelola Pergudangan yang digelar di Kantor Bakorwil III Malang, Selasa (29/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD kabupaten/kota se-wilayah kerja Bakorwil Malang, serta perangkat daerah terkait. Tidak hanya membahas peta kekeringan, forum ini juga membedah kesiapan gudang logistik sebagai ujung tombak kecepatan penanganan.

Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, dalam sambutannya menekankan bahwa kekeringan memiliki wajah yang berbeda di setiap daerah. Ada yang krisis air bersih, ada yang terdampak gagal tanam, ada pula yang kesulitan akses distribusi karena faktor geografis.

“Karena itu penanganan kekeringan tidak bisa disamaratakan. Desk ini menjadi ruang untuk menyamakan data, melihat kondisi riil di masing-masing daerah, sekaligus memastikan langkah penanganan bisa dikoordinasikan dengan baik,” ujar Asep.

Menurut Asep, kesalahan umum dalam penanggulangan bencana adalah hanya fokus pada respons saat darurat terjadi. Padahal, kunci keberhasilan justru ada pada kesiapsiagaan yang dibangun jauh sebelum bencana datang.

Salah satu mata rantai terpenting dalam kesiapsiagaan itu adalah tata kelola pergudangan.

“Ketika bencana terjadi, yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan. Logistik harus sudah siap, datanya jelas, dan mekanisme distribusinya harus dipahami bersama,” tegasnya.

Asep menjelaskan, gudang logistik bukan sekadar tempat menumpuk bantuan. Gudang adalah bagian dari sistem kesiapsiagaan negara. Di dalamnya ada perencanaan kebutuhan, pengelolaan stok, inventarisasi, penyimpanan yang tertib, hingga mekanisme mobilisasi dan distribusi yang cepat dan akurat.

Jika tata kelolanya lemah, maka bantuan bisa terlambat, salah sasaran, atau bahkan menumpuk tidak terdistribusi.

“Semua harus tahu siapa melakukan apa, kapan dilakukan, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, ketika situasi membutuhkan respons cepat, kita tidak lagi memulai dari nol,” jelasnya.

Melalui Desk Kekeringan ini, Bakorwil Malang mendorong agar koordinasi penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin terintegrasi. Informasi dari masing-masing kabupaten/kota menjadi bahan penting untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Bakorwil Malang menegaskan, persoalan kekeringan tidak hanya soal ketersediaan air. Faktor geografis, kondisi sumber air, sebaran penduduk, akses menuju wilayah terdampak, hingga kemampuan distribusi bantuan menjadi penentu efektivitas penanganan.

Oleh karena itu, koordinasi lintas daerah antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, dan perangkat daerah terkait menjadi mutlak.

Bagi Bakorwil Malang, forum ini adalah wujud kehadiran pemerintah sebelum masyarakat berteriak membutuhkan bantuan. Kecepatan respons saat darurat sangat ditentukan oleh kesiapan yang dibangun hari ini.

Pewarta: Tim Suara Keadilannews.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *