KABUPATEN MALANG, Suara Keadilannews.id — Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik melalui transformasi digital. Melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Pemkab Malang menggelar kegiatan Pendampingan Implementasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online di Ruang Rapat Anusapati, Selasa(29/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kasubbag dan operator pengelola SKM Online dari seluruh perangkat daerah, badan, serta kecamatan se-Kabupaten Malang. Langkah ini merupakan komitmen Pemkab Malang dalam mempercepat penerapan SKM Online yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum nasional.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, *Zulfikar Mohamad Yamin Latusina, S.T., M.Si.,* menegaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk mempercepat kesiapan seluruh unit pelayanan publik dalam bermigrasi ke sistem nasional tersebut.
“Pada hari ini kami melakukan pendampingan agar kita bisa lebih mempercepat pelaksanaan SKM Online di lingkungan Kabupaten Malang, karena SKM Online ini telah menjadi aplikasi umum nasional yang akan digunakan di seluruh Indonesia,” ujar Zulfikar.
Zulfikar menjelaskan, selama ini Pemkab Malang menggunakan SuKMA e-Jatim sejak tahun 2023. Namun pemerintah pusat telah mengembangkan SKM Online sejak tahun yang sama dan telah melalui dua tahun uji coba di beberapa daerah. Pada tahun 2026 ini, SKM Online resmi diluncurkan untuk digunakan oleh seluruh instansi pemerintah dengan sistem yang lebih terintegrasi dan terstandarisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Zulfikar juga memberikan apresiasi kepada seluruh OPD dan kecamatan yang telah berperan aktif menyukseskan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian dari OPD maupun dari kecamatan yang telah berpartisipasi aktif di dalam menyukseskan PEKPPP di tahun 2026,” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan PEKPPP merupakan hasil kerja bersama. Pada tahun 2026, evaluasi telah mencakup 1.301 unit pelayanan publik yang terdiri dari dinas, badan, RSUD, UPT, hingga satuan pendidikan.
Lebih lanjut, Zulfikar menekankan bahwa SKM Online merupakan amanat Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penerapannya menjadi sangat penting karena mampu memberikan gambaran objektif tentang kepuasan masyarakat.
“Ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Zulfikar.
Melalui SKM Online, proses survei akan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Mulai dari pengumpulan data melalui kuesioner online, pengolahan data otomatis, analisis hasil secara real-time, hingga penyusunan laporan dan publikasi digital.
Sesi teknis pendampingan dipandu oleh Ketua Tim Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Novi Firmawanti, S.Kom., yang menjelaskan tahapan implementasi mulai dari pengajuan akun instansi, akun penanggung jawab, input jenis layanan, penyusunan survei, hingga konsolidasi data.
Dengan pendampingan ini, Pemkab Malang berharap seluruh OPD dan kecamatan dapat segera bermigrasi dan mengoptimalkan SKM Online untuk memperkuat partisipasi masyarakat serta mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi Tahun 2026.
Pewarta: HR
