Banner Iklan

Dugaan Pungli dan Pemotongan PIP di SMKN Temayang, Sardiono Kumpulkan Bukti Laporkan Komite Sekolah ke APH

113
×

Dugaan Pungli dan Pemotongan PIP di SMKN Temayang, Sardiono Kumpulkan Bukti Laporkan Komite Sekolah ke APH

Sebarkan artikel ini

BOJONEGORO — suarakeadilannews.id – 09 Oktober 2026 | Praktek dugaan pungutan liar (pungli) dan penyimpangan dana bantuan di lingkungan pendidikan negeri kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Gelombang keprihatinan masyarakat kini memuncak menyusul maraknya keluhan wali murid SMKN Temayang terkait penarikan iuran tanpa musyawarah transparan serta pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Menanggapi kejanggalan sistemik ini, tokoh masyarakat sekaligus aktivis lokal, Sardiono, menegaskan kesiapannya untuk membawa temuan tersebut ke jalur hukum dan melaporkan pengurus Komite Sekolah ke Aparat Penegak Hukum (APH).

 

​Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan sekolah yang dinilai memanfaatkan dalih “program komite” untuk mengeruk dana dari orang tua siswa. Berdasarkan aduan wali murid, beban biaya yang dibebankan mencapai jutaan rupiah per siswa, yang ditetapkan secara sepihak. Ironisnya, ketidakmampuan melunasi tagihan tersebut kerap berbuntut pada intimidasi administratif, seperti kendala penerimaan fasilitas belajar hingga ancaman penahanan kartu ujian.

 

​Sardiono menyoroti tajam modus operandi yang berdalih kesepakatan komite, namun pada kenyataannya mengabaikan partisipasi dan kondisi ekonomi wali murid yang mayoritas berlatar belakang petani serta pekerja kecil.

​”Pendidikan di sekolah negeri seharusnya berkeadilan dan menjadi ruang yang ramah bagi masyarakat kecil, bukan malah mencekik. Mengkambinghitamkan komite sekolah atas tarikan biaya berkedok sumbangan tanpa kesepakatan transparan adalah tindakan sengaja yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Kami sedang merapikan seluruh dokumen, kuitansi pembayaran, serta bukti pemotongan dana PIP milik siswa untuk segera kami serahkan ke APH,” tegas Sardiono dalam keterangan resminya.

 

​Poin paling krusial yang disorot Sardiono adalah dugaan penyelewengan dana PIP. Kasus di mana siswa penerima bantuan Rp1.800.000 hanya membawa pulang Rp200.000 akibat dipotong langsung sebesar Rp1,6 juta oleh pihak sekolah merupakan bentuk pelanggaran hukum yang amat fatal. Dana bantuan sosial yang sejatinya dialokasikan negara untuk personal siswa miskin diduga kuat telah disalahgunakan secara sepihak untuk menutupi tunggakan iuran liar buatan sekolah.

 

​”Dana PIP itu hak mutlak siswa miskin yang dilindungi undang-undang untuk membeli peralatan sekolah dan menunjang belajar mereka, bukan anggaran cadangan sekolah untuk melunasi iuran komite. Pemotongan langsung seperti ini sudah masuk ranah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” lanjutnya tajam.

 

​Selain mematangkan berkas laporan resmi ke Aparat penegak hukum, Sardiono melayangkan desakan keras kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro agar tidak terkesan menutup mata atau melakukan pembiaran. Ia menuntut tindakan tegas berupa penonaktifan segera pengurus komite dan pelaksanaan audit independen atas seluruh aliran dana di SMKN Temayang.

 

​”Langkah hukum ini harus diambil agar ada efek jera secara nyata. Sekolah negeri tidak boleh dijadikan sarang komersialisasi berkedok komite yang merampas hak-hak dasar anak bangsa untuk mengecap pendidikan,” pungkas Sardiono.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *