BOJONEGORO – suarakeadilannews.id – 11 Oktober 2026 | Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan Dana Desa (DD) Gamongan, Kecamatan Tambakrejo, oleh Satreskrim Polres Bojonegoro kini memasuki babak baru. Meski laporan resmi telah dilayangkan warga sejak 1 April 2026 lalu, hingga saat ini pihak kepolisian belum juga mengumumkan penetapan tersangka.
Menanggapi kepastian kasus tersebut, penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Bojonegoro mengimbau pelapor, Sardiono, beserta masyarakat untuk bersabar. Kepolisian mengonfirmasi bahwa perkara tersebut saat ini tengah dalam proses pelimpahan berkas ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna penghitungan dan evaluasi kerugian negara.
”Proses penanganan perkara korupsi memang membutuhkan tahapan yang panjang dan ketelitian. Saat ini kasus sudah masuk tahap penyiapan berkas untuk dilimpahkan ke tingkat APIP,” ujar penyidik Unit Tipikor Polres Bojonegoro saat memberikan keterangan perkembangan perkara.
Masa penanganan yang telah berjalan selama enam bulan ini memicu sorotan dari pihak pelapor. Alasan “proses panjang” diharapkan tidak mengurangi komitmen dan ketegasan kepolisian dalam menuntaskan penegakan hukum di tingkat desa.
Dinamika penanganan kasus ini kian kompleks setelah Kepala Desa Gamongan, H. Kurlan, S.H., dilaporkan meninggal dunia akibat sakit di tengah berjalannya proses hukum. Warga menilai situasi ini menjadi momentum krusial bagi Polres Bojonegoro untuk bertindak lebih cepat, mengingat dokumen pencairan yang diduga dipalsukan melibatkan tanda tangan almarhum semasa hidup.
Masyarakat Desa Gamongan mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap alokasi Dana Desa tahun-tahun anggaran sebelumnya guna memastikan transparansi serta mengukur total kerugian negara secara pasti.
Pelapor kasus, Sardiono, menegaskan bahwa warga menaruh harapan besar pada profesionalisme kepolisian agar penanganan perkara tetap berjalan objektif.
”Kami diminta bersabar dan kami menghormati proses tersebut. Namun, kami sangat berharap Polres Bojonegoro, khususnya Unit Tipikor, tetap tegak lurus dan tidak melenceng. Kasus ini harus diusut tuntas sampai ada kepastian hukum dan penetapan tersangka demi mengembalikan integritas keuangan desa kami,” tegas Sardiono.
Untuk diketahui, kasus ini bermula dari laporan warga bernomor 01/LAP-ADU/GMG/IV/2026 terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Kades, Bendahara Desa, dan Pelaksana Kegiatan yang diduga dilakukan oleh oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Gamongan, S. Modus tersebut diduga digunakan untuk mengalirkan dana pencairan DD per 31 Desember 2025 melalui sistem Cash Management System (CMS) perbankan ke rekening pribadi.
Kini, warga Desa Gamongan menantikan langkah konkret pasca-pelimpahan berkas ke APIP serta kepastian penetapan tersangka dari Polres Bojonegoro.
(Koordinator)
