MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Kontrol sosial melalui karya jurnalistik kembali menunjukkan efektivitasnya. Setelah pemberitaan mengenai dugaan pungutan berkedok sumbangan sukarela di SMP Negeri 2 Sumberpucung, Kabupaten Malang, viral di media sosial, Inspektorat Kabupaten Malang akhirnya memberikan respon resmi.
Respon tersebut disampaikan langsung oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang, P. Hendra, kepada Tim Investigasi Suara Keadilan News pada Minggu, 12 Oktober 2026, pukul 15.00 WIB.
Melalui pesan WhatsApp, P. Hendra menyatakan, “Siap kami cek dan konfirmasi njehhh.”
Pernyataan singkat tersebut menjadi titik terang di tengah kebuntuan informasi, setelah sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kabid SMP, dan Kepala SMPN 2 Sumberpucung belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Berawal Dari Undangan Wajib Materai
Kasus ini bermula dari undangan resmi Komite SMPN 2 Sumberpucung Nomor: 400.3.5/370.2/35.07.301.12.29/2026 tertanggal 9 Oktober 2026. Undangan yang ditujukan kepada seluruh wali murid kelas 7 tersebut mewajibkan kehadiran tanpa boleh diwakilkan, serta mewajibkan membawa bolpoint dan materai Rp10.000.
Forum yang semula diagendakan untuk penyampaian program sekolah dan pengambilan rapor Tengah Semester I Tahun Ajaran 2026/2027, menurut keterangan beberapa wali murid, justru didominasi pembahasan terkait pemberitaan viral sebelumnya mengenai dugaan pungutan sebesar Rp1,92 juta.
Dalam forum tersebut, wali murid juga mengaku mendapatkan imbauan agar tidak menyebarluaskan isi pertemuan, dengan narasi yang mengaitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bagi masyarakat awam, hal tersebut menimbulkan tekanan psikologis.
Dilema Frasa “Sukarela Ideal”
Sorotan utama tertuju pada frasa “Sukarela yang Ideal dan Terukur” yang muncul dalam forum.
Secara normatif, sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak menentukan nominal. Namun dalam praktiknya, wali murid disodorkan angka ideal sebesar Rp160.000 per bulan.
Wali murid memang dipersilakan menuliskan nominal sesuai kemampuan di atas surat pernyataan bermaterai untuk durasi satu tahun. Namun kebebasan tersebut dinilai semu.
“Gak ditulis keliru, ditulis juga keliru. Walaupun dibebaskan menulis berapa saja semampunya selama 1 tahun, tapi tetap saja dikondisikan gimana caranya idealnya Rp160 ribu,” ujar salah seorang wali murid kepada tim redaksi.
Persoalan Transparansi
Selain nominal, transparansi juga menjadi persoalan. Wali murid berinisial AL menyebut, saat anaknya di kelas 7 setiap pembayaran masih disertai catatan, namun saat masuk kelas 8 bukti tersebut tidak lagi diberikan, sementara kewajiban membayar tetap berjalan.
Keluhan serupa ramai di media sosial. Sejumlah warganet mengaku tidak pernah menerima kuitansi resmi, dan pembayaran lebih banyak melalui transfer tanpa bukti fisik yang sah.
Dasar Hukum Jelas
Regulasi terkait hal ini telah jelas. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah membedakan secara tegas:
Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak memaksa, tanpa patokan nominal dan waktu. Sementara pungutan bersifat wajib, mengikat, ada patokan nominal dan batas waktu, dan dilarang dilakukan di satuan pendidikan negeri.
Harapan Kepada Inspektorat
Respon cepat Inspektorat Kabupaten Malang kini menjadi harapan baru. Publik menanti pemeriksaan menyeluruh, mulai dari mekanisme keputusan komite, dasar hukum penetapan angka ideal, aliran dana, hingga dugaan intimidasi dengan narasi UU ITE.
Suara Keadilan News sebagai bagian dari kontrol sosial akan terus mengawal kasus ini secara berimbang, profesional, dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
