Banner Iklan
Berita Daerah

Soal Pungli Berkedok Sumbangan dan Penahanan Ijazah di Sekolah, Danang Soenardono Tegaskan Kepsek Bisa Kena Pasal Penyalahgunaan Wewenang

90
×

Soal Pungli Berkedok Sumbangan dan Penahanan Ijazah di Sekolah, Danang Soenardono Tegaskan Kepsek Bisa Kena Pasal Penyalahgunaan Wewenang

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Praktek dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan di lingkungan sekolah negeri serta penahanan ijazah murid di sekolah swasta terus menuai sorotan tajam. Praktik-praktik tersebut dinilai sangat memberatkan orang tua dan melanggar aturan hukum yang berlaku.

 

Pemerhati kebijakan publik, Danang Soenardono memberikan pernyataan tegas terkait batasan penggalangan dana dan tanggung jawab pihak sekolah. Menurutnya, sekolah pemerintah atau negeri pada dasarnya hanya mengenal istilah sumbangan sukarela, sedangkan bentuk pungutan dilarang keras.

 

“Sekolah pemerintah atau negeri hanya mengenal istilah SUMBANGAN SUKARELA. Pungutan itu dilarang untuk alasan apapun dan untuk kepentingan apapun, aturannya sudah jelas, salah satunya Permendikbud No. 75 Tahun 2016,” tegas Danang saat dikonfirmasi awak media, Jum’at (23/10/2026) petang.

 

Danang juga mengingatkan agar pihak kepala sekolah tidak mencoba melepaskan tanggung jawab apabila ditemukan adanya praktek pungutan dengan dalih hasil kesepakatan komite sekolah.

 

“Bila ada pungutan maka kepsek bertanggung jawab, tidak bisa lepas tangan atau beralih itu urusan komite dengan walimurid. Sebab, mengenai penggalangan dana, komite wajib membuat proposal dan diketahui oleh kepsek sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Pasal 10 Ayat 3,” paparnya.

 

Ia menambahkan, keterlibatan atau pembiaran yang dilakukan pihak sekolah terhadap aksi pungli dapat membawa konsekuensi hukum serius.

 

“Bila terjadi pungutan, kepsek bisa terkena pasal penyalahgunaan wewenang karena melanggar aturan dan melakukan pembiaran adanya pungli, serta dapat dikenakan sanksi administrasi. Walimurid juga harus berhati-hati bila ada surat pernyataan sukarela bermaterai untuk ditandatangani, karena surat itu melanggar hukum baku yaitu larangan pungutan,” terangnya.

 

Selain masalah pungli, Danang menyoroti maraknya penahanan ijazah oleh pihak sekolah, khususnya sekolah swasta, akibat kendala finansial yang dialami keluarga siswa. Banyaknya aduan dari masyarakat mendesak hadirnya kebijakan konkret dari pemerintah.

 

“Saya berharap pemerintah melakukan hal yang sama seperti pemutihan tanggungan UMKM atau pemutihan pajak. Saya minta ada pemutihan ijazah yang tertahan di sekolah karena tanggungan biaya. Yang mengadu ke saya terkait ijazah ditahan itu banyak sekali, dan semuanya dipicu faktor ekonomi,” pungkas Danang.

 

Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut terus diupayakan kepada pihak Dinas Pendidikan terkait untuk menyikapi gelombang keluhan wali murid mengenai dugaan pungli dan persoalan penahanan ijazah tersebut. (Ach/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *