Banner Iklan
Berita Daerah

Rapat Paripurna DPRD Tanjabtim, Laporan Banggar, Ranperda 2027, Pendapatan Turun, Belanja Naik, Pembiayaan Jadi penyeimbang.

46
×

Rapat Paripurna DPRD Tanjabtim, Laporan Banggar, Ranperda 2027, Pendapatan Turun, Belanja Naik, Pembiayaan Jadi penyeimbang.

Sebarkan artikel ini
Tanjabtim.skn.id.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) prov Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Terhadap Ranperda Tentang APBD Tanjabtim Tahun Anggaran 2027 bertempat diruang sidang paripurna. Selasa 17 Nopember 2026.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjabtim, Hj Zilawati. SH, didampingi Wakil Ketua I Hasnibah, wakil ketua II Hj. Siti Aminah, dihadiri oleh Wakil Bupati, H. Muslimin Tanja, unsur Forkopimda, Kepala OPD, serta undangan lainnya.
Laporan Banggar DPRD Tanjabtim, dibacakan oleh Nugraha Setiawan, mengungkapkan,” Pendapatan menurun, belanja naik, setelah merampungkan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam hasil pembahasan, terdapat tiga kereteria utama APBD. Pendapatan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 867.820.461.585 setelah pembahasan menjadi Rp 857.155.775.585, atau turun Rp 10.664.686.000.
Berbanding terbalik, belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 906.820.461.585 setelah pembahasan naik menjadi Rp 912.152.678.825, atau naik Rp 5.332.217.240.
Sementara pembiayaan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 40.000.000.000 setelah pembahasan naik menjadi Rp 54.996.903.240, atau naik Rp 14.996.903.240. Pembiayaan inilah yang menutup selisih antara pendapatan yang turun dan belanja yang naik.
Selanjutnya, belanja daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama seluruh OPD adalah:
1. Dinas Pendidikan menjadi OPD dengan anggaran terbesar, meski dipangkas paling besar. Sebelum pembahasan dianggarkan sebesar Rp 268.135.732.320, setelah pembahasan menjadi Rp 249.628.800.039, turun Rp 18.506.932.281.
2. Dinas Kesehatan justru naik signifikan. Sebelum pembahasan sebesar Rp 140.740.234.922, setelah pembahasan menjadi Rp 155.163.101.922, naik Rp 14.422.867.000.
3. RSUD Nurdin Hamzah sebelum pembahasan sebesar Rp 46.573.054.638, setelah pembahasan menjadi Rp 46.613.054.638, naik Rp 40.000.000.
Selanjutnya, dari hasil laporan tersebut, tampak jelas dua OPD, yakni PUPR dan Dinas Perkim sangat begitu dominan dalam penganggarannya.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatatkan kenaikan paling mencolok. Sebelum pembahasan hanya Rp 30.747.311.757, setelah pembahasan melesat menjadi Rp 59.522.071.057, naik Rp 28.774.759.300 atau hampir dua kali lipat.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebelum pembahasan sebesar Rp 26.858.584.327, setelah pembahasan menjadi Rp 36.193.561.327, naik Rp 9.334.977.000.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebelum pembahasan sebesar Rp 6.145.596.052, setelah pembahasan menjadi Rp 6.399.196.052, naik Rp 253.600.000.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum pembahasan sebesar Rp 4.439.395.893, setelah pembahasan menjadi Rp 4.539.395.893, naik Rp 100.000.000.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum pembahasan sebesar Rp 4.423.240.585, setelah pembahasan menjadi Rp 5.630.989.585, naik Rp 1.207.749.000.
9. Dinas Ketahanan Pangan sebelum pembahasan sebesar Rp 4.451.928.289, setelah pembahasan menjadi Rp 4.491.928.289, naik Rp 40.000.000.
10. Dinas Lingkungan Hidup sebelum pembahasan sebesar Rp 7.585.330.426, setelah pembahasan menjadi Rp 7.641.330.426, naik Rp 56.000.000.
11. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebelum pembahasan sebesar Rp 4.779.615.917, setelah pembahasan menjadi Rp 5.069.615.917, naik Rp 290.000.000.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebelum pembahasan sebesar Rp 3.523.169.385, setelah pembahasan menjadi Rp 5.023.169.385, naik Rp 1.500.000.000.
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebelum pembahasan sebesar Rp 6.807.860.914, setelah pembahasan menjadi Rp 6.348.900.914, turun Rp 458.960.000.
14. Dinas Perhubungan sebelum pembahasan sebesar Rp 6.503.392.872, setelah pembahasan menjadi Rp 6.688.936.872, naik Rp 185.544.000.
15. Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum pembahasan sebesar Rp 5.061.486.418, setelah pembahasan menjadi Rp 6.113.879.966, naik Rp 1.052.393.548.
16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak mengalami perubahan. Sebelum dan setelah pembahasan tetap sebesar Rp 4.193.040.211.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum pembahasan sebesar Rp 3.709.805.128, setelah pembahasan menjadi Rp 3.849.435.128, naik Rp 139.630.000.
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebelum pembahasan sebesar Rp 3.401.021.090, setelah pembahasan menjadi Rp 3.867.415.490, naik Rp 466.394.400.
Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan
19. Dinas Perikanan sebelum pembahasan sebesar Rp 5.950.653.593, setelah pembahasan menjadi Rp 6.564.990.276, naik Rp 614.336.683.
20. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebelum pembahasan sebesar Rp 8.270.696.694, setelah pembahasan menjadi Rp 8.110.696.694, turun Rp 160.000.000.
21. Dinas Perkebunan dan Peternakan sebelum pembahasan sebesar Rp 7.664.793.224, setelah pembahasan menjadi Rp 8.477.124.224, naik Rp 812.331.000.
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelum pembahasan sebesar Rp 4.876.795.906, setelah pembahasan menjadi Rp 4.591.795.906, turun Rp 285.000.000.
23. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebelum pembahasan sebesar Rp 7.923.861.279, setelah pembahasan menjadi Rp 9.306.361.279, naik Rp 1.382.500.000.
Kemudian kantor Badan, Inspektorat, Serta ke Sekretariatan.
24. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebelum pembahasan sebesar Rp 5.463.888.111,60, setelah pembahasan menjadi Rp 5.973.888.111,60, naik Rp 510.000.000.
25. Badan Keuangan Daerah (Bakauda) mengalami penurunan terbesar secara nominal. Sebelum pembahasan sebesar Rp 143.674.145.272,40, setelah pembahasan menjadi Rp 102.342.527.272,40, turun Rp 41.331.618.000.
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebelum pembahasan sebesar Rp 7.107.986.665, setelah pembahasan menjadi Rp 7.125.986.665, naik Rp 18.000.000.
27. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebelum pembahasan sebesar Rp 3.554.835.649, setelah pembahasan dengan jumlah anggaran yang dalam naskah foto tidak terbaca jelas, sehingga perlu konfirmasi ulang ke Banggar.
28. Inspektorat Daerah sebelum pembahasan sebesar Rp 8.681.723.694, setelah pembahasan menjadi Rp 8.783.327.284, naik Rp 101.603.590.
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum pembahasan sebesar Rp 5.726.489.671, setelah pembahasan menjadi Rp 5.791.489.671, naik Rp 65.000.000.
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebelum pembahasan sebesar Rp 4.274.735.835, setelah pembahasan menjadi Rp 4.357.185.835, naik Rp 82.450.000.
31. Sekretariat Daerah sebelum pembahasan sebesar Rp 25.529.391.828, setelah pembahasan menjadi Rp 32.268.391.828, naik Rp 6.739.000.000.
32. Sekretariat DPRD sebelum pembahasan sebesar Rp 33.867.258.888, setelah pembahasan menjadi Rp 35.467.258.888, naik Rp 1.600.000.000.
Berdasarkan laporan Banggar diketahui pendapatan menurun 10,6. M, dan belanja naik 5,3. M. Jadi untuk penyeimbang pembiayaan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 40.000.000.000 setelah pembahasan naik menjadi Rp 54.996.903.240, atau naik Rp 14.996.903.240. Pembiayaan inilah yang akan menutup selisih antara pendapatan yang turun dan belanja yang naik.
Rapat akan berlanjut pada 18/11/2026 dengan agenda rapat akhir Fraksi Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang anggaran tahun 2027, kemudian dilanjutkan dengan keputusan DPRD.(003).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *