Banner Iklan
Berita Nasional

2Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Siswa) pada SMK Swasta Pembaharuan Porsea Tahun 2019 s/d tahun 2021

192
×

2Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Siswa) pada SMK Swasta Pembaharuan Porsea Tahun 2019 s/d tahun 2021

Sebarkan artikel ini

SUARA KEADILAN NEWS SUMUTTOBA, Bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi pada SMK Swasta Pembaharuan Porsea pada penggunaan Dana

Bos tahun 2019 s/d tahun 2021 yang dilakukanoleh Tersangka Maridin Marpaung (MM) yang menjabat sebagaiKepala Sekolah, Tersangka Tagor Simangunsong (TS) yang menjabat sebagai bendahara BOS dan Tersangka Dotor

Marpaung (DM) yang menjabat sebagai operator Dapodik (Data Pokok Pendidik) dapun nb peran yang dilakukan oleh masing-masing tersangka adalah sebagai berikut:

 Bahwa tersangka MM menjabat sebagai Kepala Sekolah bedasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Ketua yayasan Pardomuan Sitorus (PS) yang dimanajgbhhhhh dalam pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolahdibuat bedasarkan bujukan dan rayuan dari Tersangka MM, Tersangka TS, Tersangka DM dan Saksi Alm.RudolfNainggolan (Guru) agar Tersangka MM diangkat menjadi Kepala Sekolah.Bahwa Ketua Yayasan Pardomuan Sitorus (PS) yang menjabat pada saat itu bukan merupakan Ketua Yayasanyang sah karena tidak disertai dengan dasar/ bukti yang menyatakan bahwa PS adalah Ketua Yayasan dan hal inidikuatkan dengan keterangan PS yang menyatakan bahwa dirinya ditujuk dan dibujuk sebagai Ketua Yayasan olehtersangka MM, TS,DM dan Alm.Rudolf Nainggolan (Guru). Bahwa untuk saat ini Tersangka MM sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosirdi Porsea sejak tanggal 06 Mei 2024 dengan Nomor surat: R-O1/L.2.2.27.7.4/Fd.1/05/2024 karena tersangka MMtidak memenuhi panggilan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir untuk dimintai keterangan dalampemeriksaan sebelumnya walaupun telah dibuat pemanggilan sebanyak 3 kali dan dihimbau agar tersangka MMmenyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum dan agar dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya dipersidangan. Namun apabila tersangka MM tidak menyerahkan diri kami tetap berkomitmen untuk membuatperkara tersebut dengan persidangan in apsensia (tanpa kehadiran terdakwa)• Bahwa peran dari tersangka DM mengentry nama-nama siswa yang tidak pernah mengikuti pembelajaran (fiktif)ke dalam Dapodik SMK swasta Pembaharuan Porsea dengan tujuan agar mendapatkan Dana BOS yang besar danmembuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak benar dan tidak disertai oleh bukti dukung sepertikwitansi/bon/faktur perbelanjaan yang dimana tersangka DM diperintahkan oleh tersangka MM selaku KepalaSekolah dan tersangka TS selaku Bendahara.• Adapun peranan tersangka TS (bendahara) yaitu melakukan pencairan ke Bank bersama Kepala sekola (MM) dan Bebb bgsetelah uang Dana Bos cair selanjutnya TS menyerahkan seluruhnya uang tersebut kepada (MM) dan sebagaiimbalannya MM memberikan bagian kepada Bendahara Bos (TS) sebesar Rp.500.000 setiap pencairan dari uangDana Bos tersebut diluar dari gaji yang diterima sebagai guru/bendahara.• Selanjutnya peran TS (Bendahara) juga memungut uang sekolah, uang Pembangunan, uang ujian dan uang ijazahkepada siswa dan apabila ada siswa yang tidak melakukan pembayaran maka tersangka TS selaku Bendaharawajib mendatangi rumah setiap siswa untuk menagih uang tersebut dan ijazahnya ditahan oleh tersangka TS.. Bahwa akibat perbuatan tersangka MM (DPO), Tersangka TS, dan Tersangka DM yang mengelola Dana BOS Tahun2019 sampai dengan tahun 2021 mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.277.607.000,- (Dua Ratus Tujuh PuluhTujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah) (sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan KerugianKeuangan Negara/ Daerah terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) pada SMK Swasta Pembaharuan Porsea Kab.Toba Tahun 2019 s/d 2021 oleh Inspektorat ProvinsiSumatera Utara Nomor :700/1.2.2/387/ITPROVSU tanggal 13 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:No. Kegiatan Tahun anggaran Jumlah penyaluran/ Penerimaan1 Dana BOS TW I, II, III,IV 2019 85.120.0002 DANA BOS Tahap I,II,III 2020 92.320.0003 DANA BOS Tahap I,II,III 2021 100.167.000Total keruguan Negara/daerah 277.607.0004. Bahwa bedasarkan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MM (DPO), tersangka TS, dan tersangka DM maka haltersebut telah melanggar Ketentuan Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.18 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk TeknisBantuan Operasional Sekolah Reguler Dan Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.8 Tahun 2020Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dan melanggar Peraturan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BantuanOperasional Sekolah Reguler Sehinga tersangka MM (DPO), tersangka TS, dan tersangka DM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 joPasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Adapun yang dapat hadir dalam pengantaran napi ke Rutan negara balige kelas 2 B yaitu Zefri Pandapotan Simamora, SH., MH (Kacabjari Tobasa di Porsea) Devi Ria Winanda Sinaga, SH (Kasubsi Pidum& Pidsus Cabjari Tobasa di Porsea) Desy Christina Afriani Napitupulu, SH (Kasubsi Intel & Datun Cabjari Tobasa di Porsea) Kiki Octavia Butar-butar, SH (Jaksa Fungsional Cabjari Tobasa di Porsea) Release Tindakan Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Siswa) pada SMK SwastaPembaharuan Porsea Tahun 2019 s/d tahun 2021.(HS) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Nasional

PROF. DR. SUTAN NASOMAL KECAM KERAS GELANGGANG SABUNG…