Tanjabtim. SKN.id.
Salah seorang oknum kepala desa dan oknum ketua RT 08 desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) prov Jambi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim polres Tanjabtim, terkait pemortalan jalan umum milik pemkab Tanjabtim pada Selasa 30 September 2025.
Kasus ini berawal dari Polda Jambi kemudian diturunkan kepolres Tanjabtim, Saat ini kedua tersangka, oknum kades aktif Sungai Toman inisial Z, dan ketua RT 08 desa Sungai Toman inisial A ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun waktu berbeda dan sudah dilimpahkan kekejaksaan.
Pertama ditetapkan sebagai tersangka oknum ketua RT 08 inisial A, pada 19 Maret 2025 dan sudah dilimpahkan kekejaksaan pada bulan Maret yang lalu, kemudian usai pemanggilan dan pemeriksaan ditetapkan pula tersangka kedua oknum Kades inisial Z, pada 08 September 2025, kemudian ditanggal 23 September juga sudah dilimpahkan kekejaksaan.
Hal senada disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tanjabtim AKP. Ahmad Soekany Daulay, kepada awak media, karena kedua tersangka koperatif sehingga belum ditahan.
perkara ini terkait Pasal 192 KUHP, tentang adanya perbuatan yang merintangi jalan umum, berdasarkan LP/B-247/VIII/2024/SPKT/Polda Jambi.
“Akan tetapi keduanya tetap menjalankan kewajibannya untuk wajib lapor, karena sebagai pelayanan publik, sehingga perkara tetap berjalan dengan baik, namun kami tetap berkordinasi dengan pihak Pemkab. ungkapnya.
Dari awal proses penyelidikan kasus ini berlangsung setelah adanya limpahan dari Polda Jambi ke Polres Tanjabtim, pihak Satreskrim Polres Tanjabtim juga melakukan koordinasi dengan Dinas PMD, pihak Kecamatan dan juga yang berkaitan dengan jalan umum milik Pemkab Tanjabtim dalam hal ini Dinas Perhubungan.
Lebih lanjut Kasat Reskrim Polres Tanjabtim menerangkan, awal munculnya perkara ini didasari adanya pemortalan jalan umum oleh tersangka yang sebelumnya melalui proses musyawarah, dengan tujuan untuk menjaga kualitas jalan.
“Akan tetapi, karena jalan umum ini milik Pemkab Tanjabtim, tentu untuk melakukan pemortalan itu harus mendapatkan izin yang dikeluarkan dari dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur,” terangnya.
Karena yang dilakukan tersangka, pemortalan jalan umum tanpa mendapatkan izin dari dinas terkait dan Pemkab Tanjabtim, yang juga sesuai dengan keterangan tersangka dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga para tersangka ini telah melanggar pasal 192 KUHP, yakni merintangi jalan umum tanpa izin resmi.
“Musyawarah yang dilakukan sebelumnya terkait pendirian portal. Tapi para tersangka yang bertanggungjawab atas hal ini tidak mengambil langkah yang tepat, dengan meminta izin yang harus dikeluarkan oleh dinas terkait dan juga Pemkab Tanjab Timur. Oleh karena itu keduanya ditetapkan menjadi tersangka,” pungkasnya. (003).












