Pontianak -kalbar -suarakeadilannews.id
Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPP LAKI) mendesak penanganan kasus rotan di lingkungan Bea dan Cukai dilakukan secara transparan, objektif, dan tuntas hingga ke akar persoalan.
Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah, S.H., menilai terdapat kejanggalan serius dalam narasi yang berkembang terkait kepemilikan barang.
Burhanudin menegaskan, tidak masuk akal jika rotan dalam jumlah besar diklaim milik sopir semata.
Menurutnya, logika hukum dan bisnis jelas menunjukkan adanya pemilik modal dan perusahaan besar yang seharusnya bertanggung jawab.
“Jangan coba mengarahkan opini publik seolah-olah rotan itu milik sopir. Itu tidak masuk akal dan menyesatkan. Kita bicara soal komoditas bernilai ekonomi tinggi, jelas ada aktor besar di belakangnya,” tegas Burhanudin, Kamis pagi (8/1).
Dia menilai, jika aparat hanya berhenti pada pelaku lapangan tanpa mengungkap pemilik modal sesungguhnya, maka penegakan hukum berpotensi menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Lebih jauh, Burhanudin secara terbuka meminta Menteri Keuangan RI untuk turun tangan langsung melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus tersebut, mengingat Bea dan Cukai berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan.
“Kami minta Menteri Keuangan tidak tinggal diam. Lakukan pengawasan ketat. Jangan sampai institusi strategis negara ini tercoreng oleh praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan,” ujarnya.
LAKI menegaskan akan mengawal kasus ini secara serius, termasuk membuka kemungkinan melaporkan dugaan penyimpangan ke aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal negara apabila ditemukan indikasi permainan oknum atau upaya melindungi pihak tertentu.
Menurut Burhanudin, kasus rotan ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola pengawasan komoditas strategis, khususnya di wilayah perbatasan dan jalur distribusi rawan penyelundupan.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Jika dibiarkan, praktik seperti ini akan terus berulang dan merugikan negara serta masyarakat,” pungkasnya.(*/zir)
