Banner Iklan
Tanggamus

Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Yang Melakukan ” Poligami “

130
×

Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Yang Melakukan ” Poligami “

Sebarkan artikel ini

Suarakeadilannews.id .Tanggamus Lampung . Kasus Poligami yang dilakukan oleh WS oknum guru SMP Negeri I Sumberejo Tanggamus Lampung , telah mendekati kejelasan dengan dikirimkannya Surat Ajuan Hukdis dari Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus ke Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Pusat di Jakarta.

WS , yang melakukan pernikahan untuk kedua kalinya dengan FS teman sejawat yang sama sama berprofesi sebagai guru di SMP Negeri I Sumberejo .

Proses pemeriksaan kedua oknum guru yangelanggar disiplin telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku . Dimulai oleh Dinas Pendidikan melalui Bagian Kepegawaian lalu dilimpahkan ke Kantor Dinas Inspektorat.

Saat Awak Media melakukan Konfirmasi ke Kantor Dinas Inspektorat dan diterima oleh Gustam , Sekretaris Dinas mengutarakan ” permasalahan ini telah dibahas dan dirapatkan dan telah kami ajukan ke PJ .Bupati . Rabu ( 24/01/2024 )

Dari Kantor PJ .Bupati lalu ditangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKP. SDM  ) Kabupaten Tanggamus.

Gopir.P . selaku Kabid Pembinaan di Kantor BKP. SDM  memberi penjelasan kepada Awak Media ” bang itu sudah kami proses untuk di jatuhkan Hukuman Disipli , sedangkan Hukuman Disiplin tingkat berat harus diajukan dahulu ke Badan Kepegawaian Negara  ( BKN ) Pusat ”

Saat ini Kabupaten Tanggamus masih dipimpin oleh seorang Pejabat Bupati ( PJ ) sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan seorang pegawai , terkecuali Bupati yang sudah Definitif , ujar Gopir.P.

Dalam permasalahan ini Perkawinan dan Perceraian bagi PNS / ASN diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 , tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS / ASN .

Sedangkan Khusus untuk  PNS / ASN Wanita diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45  Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 mengenai izin Perkawinan dan Perceraian yang bunyinya “;Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat .

Apabila ada PNS / ASN yang melanggar Peraturan Pemerintah tersebut diatas diancam : ” Diberhentikan tidak atas permintaan sendiri dengan tidak hormat ”

Untuk kasus diatas Gopir.P , menegaskan untuk pegawai wanitanya FS jelas jelas melanggar Peraturan Pemerintah dan pasti akan dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat .

Sedangkan WS , kemungkinan akan dijatuhkan Hukuman Disiplin tingkat sedang , mengingat istri pertamanya telah menanda tangani surat persetujuan kepada WS untuk bisa beristri lebih dari satu.

Saat dihubungi melalui Telpon Seluler , Tekad , selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I Sumberejo yang mewakili dewan guru yang lain hanya berharap agar permasalahan ini bisa cepat selesai dan ada kejelasan dari Pejabat Institusi yang berwenang . Rabu ( 24/01/2024 ).

 

Puji Hartono.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *