Kabupaten Malang suara Suara keadilanews.id – Terlihat jelas, Bendera Merah Putih yang di kibarkan di depan kantor Dinas Pertanian balai benih induk padi kebun benih Provinsi Jawa Timur sejati yang terletak di jalan Raya Gondanglegi kecamatan Gondanglegi desa Putat Lor kabupaten Malang Sudah tidak layak lagi di pasang dan di kibarkan, karna jelas terlihat di ujung bendera terlihat robek dan sudah berwarna kusam

Tapi dalam kenyataan, bendera tersebut masih di pasang dan di kibarkan di depan kantor dinas tersebut, hal tersebut bukan tanpa alasan, berdasarkan pantauan dari lapangan, pada hari Rabu (03/07/2024) siang masih dikibarkan.
Adanya hal tersebut, Awak media mencoba untuk mengonfirmasi kepada Kepala UPT Dinas tersebut maupun yang mewakili. Namun kepala UPT yang bernama Angga tidak ada ditempat dan tim awak media ditemui oleh penjaga gudang yang bernama Joko menurut Joko pada suara keadilannews.id mengatakan bahwa pak Angga lagi Rapat di kantor Pusat, biasanya kesini kok, kebetulan beliau sedang ada agenda Rapat, dan sewaktu di tanya terkait bendera yang sudah rusak parah Joko menjawab dengan singkat belum sempat beli,” ujarnya

Tim Awak media yang kebetulan di dampingi Sekretaris Tipikor Lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan ( LP-KPK) Komda jatim coba konfirmasi lewat telfon dan Watsap tapi ga ada respon padahal sudah jelas ada tanda Biru (DIBACA) sampai terbitkannya berita ini, dinas pertanian Balai benih induk padi Kebun Benih Sejati Provinsi Jawa Timur belum bisa di konfirmasi
Menangapi adanya hal tersebut Didik Suryanto selaku sekretaris bidang Tipikor Lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan Komda Jawa Timur angkat bicara
Dikatakannya bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 “Setiap orang dilarang:
a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran”, terangnya.
Lanjutnya, pada pasal 68 telah dijelaskan bahwa “Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dan Pasal 69 huruf (a) disebutkan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: “dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran”, jelasnya.
“Jadi tidak ada alasan suatu Dinas maupun instansi untuk menaikkan atau mengibarkan bendera merah putih yang rusak atau sudah berubah warna alias sudah kusam, sebab selain telah memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat juga telah menghina lambang negara kita sendiri. Ya kalau masih ada dinas instansi yang masih memasang atau menaikkan bendera dalam keadaan rusak atau kusam, laporkan saja ke aparat penegak hukum dan kita tunggu hasil dari proses hukumnya seperti apa nantinya” ujar Didik Suryanto tegas (tim)
Bersambung












