Tanjabtim.suarakeadilannews.id
Kepala desa Pandan Makmur M. Shohibul Khairi mendapat pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan kades selama dua tahun, setelah dikukuhkan oleh Romi Hariyanto bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) provinsi Jambi dihalaman kantor bupati pada Rabu 3 Juli 2024.
Shohibul Khairi kepada awak media mengungkapkan terima kasih kepada Bupati merakyat jilid dua, yang telah mengukuhkan perpanjangan masa jabatan kami selama dua tahun kedepan. Ini berarti kami telah diberi kesempatan selama 4 tahun sejak dilantik, untuk meneruskan amanah yang diberikan rakyat kepada kami. Ujar Shohibul Khairi.
Ya, sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Bupati Romi Hariyanto saat pengukuhan, para kades dipundak saudara ada beban dan tanggung jawab yang besar terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat, dan jangan dihianati, serta keinginan masarakat ada dipundak saudara. Sebagai mana saya tidak pernah mengkhianati saudara. Ujar Shohibul menirukan ucapan bupati Romi.
Untuk itu kami selaku kepala desa harus menjunjung tinggi amanah yang telah diberikan oleh masarakat dan jangan kami hianati kepercayaan tersebut. Imbuhnya.
Jadi dengan penambahan masa jabatan yang ada, kami terus berusaha untuk meningkatkan provisionalitas kerja dan pembangunan diberbagai sektor.
Artinya kami diberi kesempatan untuk berbuat lebih banyak dalam mengembangkan tarap prekonomian dan pembangunan untuk kesejahtraan masarakat.
Selain itu pula, disaat bersamaan juga dilakukan pengukuhan ketua tim penggerak PKK desa Pandan Makmur beserta rombongan tim lainnya oleh ibu tim penggerak PKK kabupaten.
Pada saat pengukuhan dan penambahan masa jabatan kades dan BPD, Sebanyak 73 kepala desa dan 416 BPD sekabupaten Tanjabtim dikukuhkan oleh bupati Romi Hariyanto mendapat penambahan masa jabatan selama 2 tahun.
Kegiatan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kades dan Badan Permusawaratan Desa (BPD) Se kabupaten Tanjabtim berdasarkan undang undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Kemudian surat Mendagri nomor: 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 hal penegasan ketentuan perubahan peralihan terkait Kades dan BPD.(003.md).













