Banner Iklan
Hukum

Dana Pensiun Tak Bisa Dibayar 100%, Serikat Buruh Freeport Indonesia Ajukan Uji Materi UU P2SK di Mahkamah Konstitusi

394
×

Dana Pensiun Tak Bisa Dibayar 100%, Serikat Buruh Freeport Indonesia Ajukan Uji Materi UU P2SK di Mahkamah Konstitusi

Sebarkan artikel ini

Jakarta, 6 Agustus 2025,

Menurut Marjan Tusang,S.H.,M.H. selaku Ketua DPC dan juga Advokat / Pengacara memperjuangkan hak-hak para Pekerja Buruh PT Freeport Indonesia yang mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi atas pembayaran Dana Pensiun milik yang akan dibayar secara berkala dengan skema 20% dan 80% dibayar secara berkala selama 10 tahun. Maka hari ini Rabu, 6/8/25, secara resmi telah mendaftarkan perkara tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon mewakili Pekerja/Buruh PT Freeport Indonesia memberikan kuasa kepada Tim Hukum yaitu Saut Pangaribuan, Marjan Tusang, Harris Manalu dan Dwi Sihol Manalu, untuk melakukan Pengujian Materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan diajukan karena Tim Kuasa hukum menilai kedua pasal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip konstitusional Para Pemohon tentang Hak atas Jaminan Sosial, Kepastian Hukum dan perlindungan terhadap hak-hak Pekerj/Buruh agar para pemohon setelag pensiun nanti bisa hidup layak dan berpenghasilan di masa tua karena uang pensiun yang diterimanya untuk membuka usaha.

Bahwa kekecewaan Pekerja / Buruh atas diberlakunya pembayaran dana pensiun secara berkala, maka Pengurus Serikat berupaya melakukan pertemuan dengan pihak OJK di Jakarta, namun tidak ada kepastian atau solusi atas pembayaran dana pensiun tersebut, yang sebelumnya peserta dana pensiun bisa mencairkan 100% sekaligus melalui pembelian anuitas pada perusahaan Asuransi, namun hal ini di cabut sehingga pembayaran Dana Pensiun bagi peserta, Janda/Duda dan anak harus dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 161 (Ayat 2) UU No. 4/2023 tentang P2SK

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon menyoroti bahwa:

1. Pasal 161 ayat (2) mewajibkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Manfaat Pasti dilakukan pembayaran secara sekaligus, karena apabila dilakukan pembayaran secara berkala maka membuka lahan baru bagi pengelola dana pensiun untuk melakukan koruptor sebagaimana fenomena yang terjadi pada beberapa lembaga plat merah yang mengelola dana pensiun.
Menurut pendapat para Kuasa Hukum bahwa Pasal 161 dan pasal 164 UU P2SK bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”,
oleh karenanya Tim Kuasa Hukum mengajukan 8 alasan utama yaitu :
1. Pembayaran manfaat pensiun tidak boleh dibatasi, karena program pensiun para Pemohon adalah program pensiun sukarela, bukan wajib;
2. Manfaat Dana Pensiun para Pemohon adalah pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;
3. Janda/duda atau anak atau ahli waris dari Peserta (para Pemohon) yang meninggal dunia akan dirugikan 40% atas keberlakuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023;
4. Tidak jelas kepada siapa dibayar sisa Manfaat Dana Pensiun jika Peserta atau Istri/Janda atau Anak meninggal dunia sebelum berakhir jangka waktu 10 tahun
5. Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 mencabut kebahagiaan para Pemohon untuk membuka usaha, hidup layak, sehat dan umur panjang;
6. Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan asas kepastian hukum
7. Para Pemohon trauma dengan fenomena korupsi, fraud dan salah investasi;
8. Seluruh peserta Dana Pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia menolak pembayaran Manfaat Dana Pensiun secara berkala

“Pekerja yang telah mengabdi puluhan tahun berhak atas masa tua yang aman. Negara tidak boleh melegitimasi penghilangan hak tersebut melalui UU,” kami juga menilai UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terlalu luas memberikan ruang kepada OJK sehingga dengan seenaknya membuat turunan yang dapat menghilangkan hak dana pensiun para pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Ayat (4) huruf b, apabila dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau anak yang sah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari hak Peserta; dan huruf c menyatakan kepada anak paling tinggi 25 Tahun, terus sisa uangnya dibawah kemana, oleh karenanya secara tidak langsung Negera telah melegalkan suatu perbuatan melawan hukum karena apabila peserta meninggal dunia Dana Pensiun yang bisa dibayarkan kepada Janda /Duna dan Anak hanya 60% dari hak peserta, 40% entah kemana kalau bukan kepada Negara, ini namanya merampok uang Pekerja Buruh yang telah bekerja puluhan tahun, kecuali Anggaran Program Pensiunnya dibebankan kepada Negara, Dana Pensiun adalah murni dari Perusahaan bukan dari Negara yaitu (DPPK).

Para pemohon melalui kuasa hukum agar Mahkamah yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan pasal 161 Ayat (2) dan Pasal 164 Ayat (2) sehingga hak pembayaran dana pensiun para pemohon dan juga pekerja / buruh Indonesia dibayar secara sekaligus walaupun nilai dana pensiun yang diterima diatas Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta), sehingga Dana Pensiun tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha sebagai contoh membangun rumah kontrakan dll, penghasilannya lebih banyak dan waktunya lebih panjang dari pembayaran dana pensiun secara berkala karena waktunya telah ditentukan yaitu hanya selama 10 tahun;

Gugatan ini diajukan sebagai upaya perlindungan hak konstitusional para Pemohon dan para pensiunan serta sebagai bentuk koreksi atas kebijakan negara yang lebih cenderung melegalkan perbuatan melawan hukum dan tidak berpihak kepada Pekerja / Buruh.
Para Pemohon adalah Pekerja / Buruh PT Freeport Indonesia aktif, yang tergabung dalam Organisasi Serikat Buruh Federasi Pertambangan Dan Energi (FPE KSBSI PTFI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *