Banner Iklan
Hukum

DUGAAN PUNGLI BERKEDOK RENOVASI DI SMPN 1 PAKISAJI MENCUAT, POTENSI Rp 762 JUTA PER TAHUN, KEPSEK MINTA BERITA TAK DINAIKKAN, KABID SMP BUNGKAM

113
×

DUGAAN PUNGLI BERKEDOK RENOVASI DI SMPN 1 PAKISAJI MENCUAT, POTENSI Rp 762 JUTA PER TAHUN, KEPSEK MINTA BERITA TAK DINAIKKAN, KABID SMP BUNGKAM

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Dunia pendidikan Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok iuran renovasi gedung mencuat di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pakisaji dan memicu keresahan wali murid.

 

Dugaan tersebut mencuat berdasarkan aduan sejumlah wali murid siswa baru kelas 7. Mereka mengaku, saat proses daftar ulang, seluruh wali murid diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai yang isinya menyatakan sanggup membayar iuran rutin sebesar Rp 90.000 setiap bulan.

 

Dalih yang disampaikan pihak sekolah, menurut pengakuan wali murid, adalah untuk kebutuhan renovasi gedung karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi.

 

“Waktu daftar ulang kami semua disuruh buat surat pernyataan sanggup membayar 90 ribu tiap bulan. Katanya buat renovasi gedung karena uang BOS belum mencukupi,” ungkap salah satu wali murid kepada SuaraKeadilanNews.id, Kamis (15/10/2026), yang meminta identitasnya dirahasiakan.

 

Tak hanya soal pemaksaan di awal, mekanisme pembayarannya pun janggal. Saat pembagian rapor tengah semester, ketika wali murid menanyakan kartu iuran dan bukti pembayaran resmi, jawaban yang diterima justru mengherankan.

 

“Saya tanya, lho bu kalau bayar kok kartunya tidak pernah dibagikan ke siswa? Gurunya jawab, iya bu tidak ada kartunya, dititipkan ke siswanya saja,” lanjutnya.

 

Praktik menitipkan uang tunai melalui siswa tanpa disertai kuitansi resmi, kartu iuran, maupun tanda terima yang sah dinilai sangat rawan, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Hal ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan dana pendidikan di sekolah negeri.

 

*HITUNGAN FANTANTIS: POTENSI Rp 762,4 JUTA SETAHUN*

 

Berdasarkan penelusuran resmi di laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen, SMPN 1 Pakisaji yang beralamat di Jl. Cerme No. 172, Kendalpayak, Pakisaji, memiliki 706 peserta didik, terdiri dari 382 laki-laki dan 324 perempuan, yang terbagi dalam 23 rombongan belajar dengan 38 guru.

 

Jika mengacu pada pengakuan wali murid sebesar Rp 90.000 per siswa per bulan, maka potensinya sangat fantastis.

 

Rp 90.000 x 706 siswa = Rp 63.540.000 per bulan.

Jika dikalikan 12 bulan, totalnya mencapai Rp 762.480.000 per tahun.

 

Angka ratusan juta tersebut memunculkan pertanyaan besar. Renovasi gedung sekolah negeri yang sejatinya menjadi tanggung jawab negara melalui APBN, APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan BOS, mengapa harus dibebankan kepada wali murid?

 

Di mana peran pemerintah daerah dalam menjamin pendidikan gratis dan berkualitas?

 

*KONFIRMASI BERJENJANG: KEPSEK BANTAH, LALU MINTA BERITA TAK DINAIKKAN*

 

Sebagai bentuk keberimbangan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, redaksi SuaraKeadilanNews.id telah melakukan upaya konfirmasi berjenjang.

 

Konfirmasi pertama dilayangkan kepada Kepala SMPN 1 Pakisaji, Musni Yuliastuti, melalui WhatsApp. Pada awalnya ia membantah singkat.

 

“Semua tidak benar,” tulisnya, Senin (19/10/2026) sore.

 

Namun ketika redaksi meminta waktu wawancara langsung di sekolah untuk menggali dasar hukum, berita acara musyawarah komite, dan peruntukan dana secara detail, sikapnya berubah. Ia terkesan enggan transparan dan meminta berita tidak diterbitkan.

 

“Tidak bisa lewat chat. Sebaiknya tidak naik, bukan berita bagus,” tulisnya.

 

Upaya konfirmasi kedua kepada Humas SMPN 1 Pakisaji juga tidak membuahkan hasil. Pesan yang telah terkirim dan terbaca (centang dua) tidak mendapat tanggapan sama sekali.

 

Puncaknya, redaksi juga berupaya melakukan konfirmasi kepada Penjabat (Pj) Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Muthoharoh, S.M., M.M., selaku pejabat pembina dan pengawas SMP negeri. Melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, redaksi meminta klarifikasi terkait regulasi dan pengawasan pungutan di sekolah negeri.

 

Namun sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan, Pj. Kabid SMP tersebut memilih bungkam tanpa memberikan jawaban.

 

Sikap tertutup berjenjang mulai dari Humas, Kepala Sekolah, hingga pejabat di Dinas Pendidikan justru semakin menguatkan dugaan publik akan adanya praktik yang tidak transparan.

 

*ATURAN TEGAS: SUMBANGAN DILARANG MEMAKSA*

 

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur secara tegas bahwa sumbangan di sekolah harus bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, tidak ditentukan nominal dan waktunya, serta tidak boleh memberatkan wali murid tidak mampu. Penggalangannya pun wajib melalui musyawarah komite yang transparan dan akuntabel.

 

Jika terbukti ada surat pernyataan kesanggupan membayar sejak daftar ulang, maka hal tersebut berpotensi kuat bertentangan dengan Permendikbud tersebut dan mencederai semangat pendidikan gratis.

 

Kini publik menanti ketegasan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan audit dan memberikan kejelasan.

 

SuaraKeadilanNews.id membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya bagi pihak SMPN 1 Pakisaji sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Ach/HR)

BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *