Jakarta, 6 Agustus 2025
Hari ini, kami selaku Tim Kuasa Hukum dari perwakilan peserta Dana Pensiun PT Freeport Indonesia secara resmi mengajukan Permohonan Pengujian Materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), kata Marjan Tusang
Permohonan ini diajukan karena ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dianggap melanggar hak konstitusional pekerja, khususnya hak atas jaminan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan negara terhadap hak ekonomi warga negara.
UU P2SK membatasi pencairan dana pensiun dengan ketentuan bahwa hanya 20% yang dapat dicairkan sekaligus, sementara 80% sisanya dibayarkan secara berkala. Lebih parah lagi, pemberi kerja yang tidak menyelenggarakan dana pensiun hanya diwajibkan membayar manfaat dalam waktu 10 tahun.
“Ini bentuk pelemahan hak pekerja secara sistematis. Negara tak seharusnya tunduk pada kepentingan industri keuangan semata, apalagi dengan mengorbankan masa depan para buruh,”
tegas Marjan Tusang.
Para Pemohon menilai aturan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) yang secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang berkelanjutan.
Para Pemohon terdiri dari pekerja aktif yang telah bekerja puluhan tahun sehingga akan memasuki masa pensiun, peserta dana pensiun yang merasa 40% hak-hak peserta dirampas ketika peserta telah meninggal dunia, inikan aneh, ungkap Marjan












