MALANG, Suara keadilannews.id – Dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa seperti KASI, KAUR dan KADUS harus sesuai mekanisme ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Untuk pengangkatan perangkat desa yang dimaksud, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun saat mendaftar.
Hal itu didasari dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 51 ayat 1 huruf B dan Permendagri No 83 Tahun 2015 bahwa syarat menjadi perangkat desa usia paling rendah 20 tahun paling tinggi 42 tahun dan berpendidikan serendah rendahnya SLTA sederajat.
Larangan Usia:
Peraturan perundang-undangan, seperti Permendagri No. 83 Tahun 2015 (yang telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017), mengatur persyaratan usia maksimal untuk pengangkatan perangkat desa, yaitu 42 tahun.
Sanksi Pemberhentian:
Jika seseorang diangkat sebagai perangkat desa meskipun usianya melebihi batas usia yang ditentukan, maka pengangkatannya tersebut dianggap tidak sah dan dapat dikenai sanksi pemberhentian dari jabatan.
Sanksi Pidana:
Meskipun sanksi utama adalah pemberhentian, dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap persyaratan usia juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Hal ini terutama berlaku jika pengangkatan tersebut dilakukan secara sengaja dan melibatkan unsur melawan hukum lainnya, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen.
Bagaimana tidak, diduga Kades Segaran, Tasan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya selaku Kepala Desa. Pasalnya, diduga kuat SK Kasun Putat atas nama Anjar (istri), akan tetapi yang bekerja (ngantor) adalah Didik selaku (suami) Anjar. Mengenai permasalahan tersebut, Kadis DPMD Kabupaten Malang, Eko Margianto, AP, S.Sos, M.AP. angkat bicara.
Kepada awak media, Kadis DPMD Kabupaten Malang, Eko Margianto, AP, S.Sos, M.AP. menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan (undang-undang) yang berlaku. Ia menyebut bahwa saat ini DPMD Kabupaten Malang menindaklanjuti awal koordinasi dengan Camat Gedangan dan untuk segera dilaporkan kepada Bupati Malang tembusan Inspektorat dan DPMD Kabupaten Malang.
“Terimakasih informasinya pak, segera kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
Saat ini kami tindaklanjuti awal koordinasi dengan camat Gedangan dan untuk segera dilaporkan kepada bupati malang tembusan inspektorat dan DPMD,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (11/8/2025) pagi.
Ketika disinggung, apakah sanksi terberat bagi Kades maupun Perangkat Desa Desa Segaran mengenai permasalahan tersebut, Eko Margianto, AP, S.Sos, M.AP. mengatakan, nanti akan ditindaklnjuti oleh Inspektorat, terkait sanksi kewenangan ada di Inspektorat.
Saat ditanya, apakah hal tersebut masih dijalankan di Pemdes Segaran (SK Kasun Putat atas nama istri yang Ngantor suami)?, Kadis DPMD Kabupaten Malang menyampaikan bahwa pihaknya menunggu laporan dari Camat Gedangan dan saat ini dalam penanganan Camat Gedangan selaku pembina dan pengawas pelaksanaan pemerintah desa di tingkat kecamatan.
“Kami menunggu laporan dari Camat Gedangan dan saat ini sedang dalam penanganan camat Gedangan selalu pembina dan pengawas pelaksanaan pemerintahan desa di tingkat kecamatan,” ujar Kadis.
Sementara Camat Gedangan, Teguh menyampaikan bahwa mengenai permasalahan tersebut, sesuai aturan Kasun harus melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat dan tanggung jawab sepenuhnya tetap ada pada Bu Kasun, Anjar (istri dari Didik).
“Terkait masalah Kasun Putat desa Segaran.
Sesuai aturan Kasun harus melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat.
Dan tanggung jawab sepenuhnya tetap ada pada Bu Kasun,” kata Camat Gedangan.
Saat disinggung, apakah dibenarkan dan sesuai aturan mengenai SK Kasun atas nama Istri tapi yang bekerja (ngantor) di Kantor Desa Segaran adalah sang suami, Camat Gedangan Teguh mengatakan, tidak boleh.
yang ngantor harus tetap Bu Kasun, karena yang mempunyai SK kan Bu Kasun.
Lebih lanjut, saat ditanya, dalam usia yang sudah mencapai lebih dari 42 Tahun sesuai aturan yang berlaku saat ini baik Perda maupun Perbub, apakah dibenarkan tetap dikeluarkan SK dan dilantik menjadi Perangkat Desa?, Camat Gedangan enggan memberikan jawaban secara detail terkesan ada sesuatu (permasalahan) yang disembunyikan dari publik. (Ach/Tim) BERSAMBUNG…












