MALANG, Suara keadilannews.id – Dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Tasan selaku Kades Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang terkait polemik SK Kasun Putat atas nama Anjar (istri dari Didik) akan tetapi yang bekerja (ngantor) di kantor desa adalah Didik suami dari Anjar. Mengenai permasalahan tersebut mendapat sorotan dari beberapa Kades yang ada di Kabupaten Malang dan Ketua LSM SGI, Koko Ramadhan, S.Sos.
Kepada Suara keadilannews.id, salah satu Kades yang ada di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang menyampaikan bahwa jika istri yang menerima SK Kasun, seharusnya yang bekerja adalah istri, yang bertanggung jawab semuanya dari masuk kerja atau ke kantor, menerima gaji dan menjalankan tugas juga harus penerima SK.
“Kalau yang menerima SK Kasun istri, yang kerja ya istrinya. Kalau suami membantu kerja tapi yang bertanggung-jawab semuanya, masuk kerja atau ke kantor, menerima gaji dan menjalankan tugas ya istri toh,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (10/8/2025) kemarin.
Sementara itu, salah satu Kades yang ada di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang mengatakan, seharusnya semua menyesuaikan SK yang telah ada mas, sesuai nama dan jabatan.
“Yang mendapat SK istri dan yang kerja di kantor suami itu menjadi tanya besar. Ada apa dan di mana peran BPD juga kades,” ujarnya dengan heran.
Terpisah, Ketua LSM SGI, Koko Ramadhan, S.Sos. menyampaikan bahwa penyalahgunaan SK (Surat Keputusan) Kepala Desa (Kades) dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada jenis dan dampak dari penyalahgunaan tersebut.
“Jika penyalahgunaan tersebut merugikan kepentingan umum, menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, atau melanggar sumpah/janji jabatan, Kepala Desa dapat diberhentikan sementara atau bahkan diberhentikan tetap. Selain itu, penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan keuangan negara, seperti korupsi, dapat diproses secara pidana,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (11/8/2025) siang.
Koko Ramadhan, S.Sos. menjelaskan, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur larangan bagi Kepala Desa, termasuk larangan merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, dan melakukan korupsi. Penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa, seperti yang diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
“Pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dan melaporkan jika terjadi penyalahgunaan wewenang,” terangnya.
Lebih lanjut, Ketua LSM SGI mengatakan, dengan demikian, di Desa Segaran, Kecamatan Gedangan terdapat seorang istri sebagai penerima SK Kepala Dusun akan tetapi yang bekerja ialah suaminya, hal ini sudah jelas melanggar dan penyalahgunaan, walaupun sang istri yang mengambil atau menerima gaji maupun tunjangan.
“Penyalahgunaan SK Kepala Desa dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada jenis dan dampak dari penyalahgunaan tersebut. Ada apa dengan Kepala Desa..? Padahal dirinya tahu bahwa itu adalah pelanggaran, patut diduga ada main diantara pemerintah desa,” ujar Koko Ramadhan, S.Sos.
“Penting bagi Kepala Desa untuk memahami aturan dan larangan yang berlaku serta menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dalam waktu dekat ini, kami akan berkirim surat somasi, bahwa kami tidak segan segan untuk menindak lanjuti agar Bupati Malang dan jajarannya yang memiliki kewenangan dapat atensi,” pungkasnya. (Ach/Hr) BERSAMBUNG…












