Banner Iklan
Hukrim

AP Dua Kali Mangkir dari Panggilan Penyidik Polres Malang Atas Kasus Dugaan Penganiayaan 

205
×

AP Dua Kali Mangkir dari Panggilan Penyidik Polres Malang Atas Kasus Dugaan Penganiayaan 

Sebarkan artikel ini

MALANG, Suara keadilannews.id — Dugaan kasus penganiayaan dengan TKP di sebuah rumah kontrakan Dusun Jatirenggo, Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada 19 Agustus 2025, kini berkembang menjadi perkara saling lapor antara dua pihak yang terlibat.

 

Informasi yang terhimpun Suarakeadilannews.id, saat ini Aparat Kepolisian Resor Malang telah memulai proses penyidikan atas laporan yang masuk di SPKT Polres Malang sejak Agustus lalu. Kini, laporan tersebut naik ke proses penyidikan yang sebelumnya

 

Perkara ini bermula ketika (YSN) melaporkan dugaan penganiayaan ke SPKT Polres Malang dengan Nomor: LP.B/308/VIII/2025. Berdasarkan surat penyidikan Nomor Sp.Dik/394/X/2025, Satreskrim Polres Malang resmi memulai penyidikan pada 23 Oktober 2025. Penyidik menjerat terduga pelaku dalam perkara tersebut dengan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.

 

Kuasa hukum (YSN), Endik Winarko SH dan Saiful menyatakan bahwa terlapor (AP) telah dua kali mangkir dari panggilan polisi. Namun, secara mengejutkan (AP) justru melaporkan balik kliennya.

 

“Dipanggil dua kali mangkir, tiba-tiba malah melaporkan balik klien saya. Kami berharap ada tindakan tegas dan keadilan bagi klien kami,” ujar Saiful saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (14/12/2025) siang.

 

Syaiful berharap pihak Polres Malang sebagai Aparat Penegak hukum agar segera mengambil tindakan tegas kepada saudara (AP) agar mendatangi pangilan dari penyidik.

 

Dengan adanya dua laporan polisi yang saling berhadapan, aparat kepolisian kini menghadapi tantangan untuk menuntaskan perkara secara adil. Apakah Penyidik Satreskrim Polres Malang dapat memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan?

 

Kasus ini menjadi sorotan karena memperlihatkan bagaimana konflik personal dapat berkembang menjadi perkara hukum yang kompleks. Publik menanti langkah tegas aparat dalam memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. (Hr)

BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *