*Makassar, http://suarakeadilannews.id Praktik dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang diolah menjadi bahan bakar Avtur kembali mencuat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Investigasi yang dilakukan tim *Penambur Investigasi* bersama *KompasPapua.ID* menemukan dugaan keterlibatan sebuah perusahaan pengangkut BBM di Makassar.
Perusahaan tersebut adalah *PT Citra Jaya Makmur Sejahtera [PT CJMS]* yang beralamat di Jalan Buruh No. 61, Kota Makassar.
*Pengakuan Mantan Pemain Mafia Solar*
Dalam investigasi tersebut, tim kami mendapatkan keterangan dari seorang mantan pemain bisnis BBM bersubsidi yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sumber tersebut menyatakan bahwa PT CJMS diduga sudah lama terlibat dalam jaringan bisnis solar subsidi dan Avtur.
Berikut kutipan pernyataannya: > _”Memang itu PT CJMS dari dulu sampai sekarang terlibat bisnis jaringan mafia solar bersubsidi dengan Avtur. Saya dulu pernah ikut terlibat bisnis BBM subsidi dan pernah disuruh bantu PT Citra carikan barang minyak tapi saya sudah tobat karena besar hukumannya di undang-undang migas,”_ ungkap sumber tersebut.
Pernyataan tersebut masih berupa pengakuan sepihak dan perlu pembuktian lebih lanjut dari aparat penegak hukum.
Di lapangan, tim investigasi juga mendokumentasikan temuan sebuah truk tangki berwarna biru putih milik PT CJMS.
Berdasarkan data izin yang dihimpun, truk tersebut memiliki izin angkut untuk jenis *HSD, MDF, dan MFO*. Namun di lapangan, truk tersebut diduga digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi dan limbah B3 jenis Avtur dengan kode *A401-01*.
Tim masih menelusuri alur distribusi, asal barang, dan tujuan pengiriman dari truk tersebut.
Untuk menjaga prinsip _cover both side_, tim kami telah berupaya melakukan konfirmasi dan meminta hak jawab kepada:
Manajemen PT Citra Jaya Makmur Sejahtera [PT CJMS] di Jalan Buruh No. 61 Makassar Pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT CJMS belum memberikan keterangan resmi. Kami masih membuka ruang hak jawab.
Pihak redaksi juga mendorong Aparat Penegak Hukum [APH] dan BPH Migas untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ini, karena diancam pidana berat sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.












