Banner Iklan
Berita Daerah

Diduga Proyek Drainase Ratusan Juta Gelap, Kades Jeru, Camat dan Inspektorat Kompak Menghindar

270
×

Diduga Proyek Drainase Ratusan Juta Gelap, Kades Jeru, Camat dan Inspektorat Kompak Menghindar

Sebarkan artikel ini

MALANG, Suara keadilannews.id — Pembangunan drainase di Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang menelan anggaran ratusan juta rupiah, kini diselimuti kabut gelap. Alih-alih transparan, aparatur desa hingga inspektorat justru memilih bungkam dan saling lempar tanggung jawab. Publik pun semakin curiga: ke mana sebenarnya dana desa itu mengalir?

Upaya konfirmasi awak media kepada Kepala Desa Jeru, Edin Krisbintoro, dan Camat Turen, Drs. Tri Sulawanto, M.Si., berakhir dengan jawaban normatif tanpa substansi. Detail kegiatan, lokasi proyek, hingga penggunaan anggaran tak pernah dijelaskan secara gamblang. Yang muncul justru sikap defensif dan penghindaran.

Kepala Desa Jeru sempat meminta agar media tidak “berlebihan” dalam konfirmasi, bahkan menjanjikan pertemuan. Namun janji itu tak pernah ditepati. Pendampingan perangkat desa untuk meninjau lokasi proyek pun batal dengan alasan klasik: sibuk. Tak satu pun aparatur desa bersedia turun tangan.

Camat Turen pun tak kalah mengelak. Saat dimintai bantuan, ia menegaskan pendampingan hanya bisa dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). “Kami full kegiatan, tidak mungkin mendampingi njenengan. Kecuali kalau njenengan APIP,” tulisnya lewat WhatsApp. Ketika awak media akhirnya turun ke lapangan tanpa arahan, jawaban Camat tetap dingin: “Ya akhirnya harus cari sendiri.”

Kecurigaan publik semakin menguat ketika sorotan diarahkan ke Plt Inspektur Kabupaten Malang, Agus Widodo, S.IP., M.Si.. Bukannya memberi klarifikasi resmi, ia justru merespons dengan stiker dan emoji. Dalam percakapan telepon, nada emosionalnya kian memperlihatkan sikap tidak profesional. “Pekerjaan saya banyak, tidak melayani sampean saja. Saya tidak perlu laporan ke sampean kecuali sampean itu Bupati,” ujarnya dengan nada tinggi. Janji menurunkan staf pun tanpa kejelasan mekanisme maupun tenggat waktu.

Sikap tertutup, reaktif, dan saling menghindar dari aparatur desa, kecamatan, hingga inspektorat, jelas menabrak prinsip keterbukaan informasi publik. Alih-alih membangun kepercayaan, mereka justru memperbesar dugaan adanya penyimpangan dalam proyek drainase Desa Jeru.

Publik menuntut agar fungsi pengawasan dijalankan secara profesional, transparan, dan berintegritas. Jika terbukti ada penyalahgunaan dana desa, sanksi hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Dana desa bukan milik segelintir pejabat, melainkan hak masyarakat yang wajib dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi resmi. Namun satu hal jelas: semakin lama mereka bungkam, semakin besar pula kecurigaan publik bahwa proyek drainase ratusan juta rupiah di Desa Jeru hanyalah wajah baru dari praktik gelap pengelolaan dana desa. (Skr/Tim)
BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *