MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejatinya dirancang untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah dengan biaya terjangkau. Pemerintah melalui SKB Tiga Menteri (ATR/BPN, Kemendagri, dan Kemendes PDTT) telah menetapkan batas maksimal pungutan:
– Jawa dan Bali Rp150.000
– Sumatera dan Kepulauan Riau Rp200.000
– Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua Rp250.000
– Wilayah pedalaman Rp450.000
Namun, di Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencuat. Warga mengaku dipaksa membayar Rp700.000 per bidang tanah—lebih dari empat kali lipat ketentuan resmi untuk wilayah Jawa dan Bali.
Panitia Diduga Arogan, Dalih “Kesepakatan”
Ketua Panitia PTSL Desa Suwaru, Musiono, saat dikonfirmasi, mengakui adanya pungutan Rp700.000. Ia berdalih biaya tersebut untuk patok, pengukuran, fotokopi berkas rangkap lima, materai, dan kebutuhan teknis lain. “Semua sudah dihitung, dan disepakati bersama Pak Kades,” ujarnya.
Namun, ketika ditanya dasar hukum, Musiono justru merespons emosional melalui WhatsApp, bahkan menyatakan persoalan itu “tidak ada hubungannya dengan media.” Ia juga disebut melontarkan pernyataan kasar: warga yang menolak membayar dipersilakan tidak ikut program.
Kepala Desa Suwaru, Tejo, membenarkan adanya pungutan Rp700.000. Ia menyebut hal itu hasil kesepakatan warga dan panitia, meski jelas bertentangan dengan aturan nasional. Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana mungkin aturan lintas kementerian bisa diabaikan hanya dengan alasan “kesepakatan lokal”?
Potensi Kerugian Rp165 Juta
Panitia lain, Joshua dan Enji, menguatkan adanya pungutan Rp700.000. Mereka menyebut sekitar 300 warga ikut program PTSL. Jika dihitung, selisih Rp550.000 per bidang dari ketentuan resmi menghasilkan potensi dana tidak sah sebesar Rp165.000.000.
Angka fantastis ini jelas mencederai semangat reformasi agraria dan pelayanan publik yang transparan. Program PTSL dan ILASPP sejatinya merupakan kerja sama pemerintah dengan lembaga nasional dan internasional untuk membangun sistem administrasi pertanahan modern dan akuntabel.
Kesimpulan Kritis
Praktik pungutan di Desa Suwaru, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat. Dalih “kesepakatan” tidak bisa dijadikan legitimasi untuk melanggar aturan nasional.
Awak media akan terus menelusuri kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait sesuai prinsip jurnalisme berimbang. (HR/TIM)
BERSAMBUNG…












