Ketapang -kalbar – suarakeadilannews.id
Sidang lanjutan perkara dugaan pencurian emas dan penguasaan lahan tambang ilegal dengan terdakwa warga negara Tiongkok, Liu Xiaodong, kembali digelar di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, Kamis (5/3/2026). Persidangan tersebut memunculkan sejumlah sorotan terkait dugaan pelanggaran prinsip hukum mendasar hingga kemungkinan adanya kriminalisasi.
Dalam sidang yang menghadirkan saksi ahli, pakar hukum dari Binus University, Ahmad Sofian, mengemukakan adanya indikasi pelanggaran asas ne bis in idem, yakni prinsip hukum yang melarang seseorang diadili atau dihukum dua kali atas perkara yang sama apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Menurut Ahmad Sofian, perkara yang kini menjerat Liu Xiaodong memiliki kemiripan dengan kasus yang pernah diputus pada tahun 2023.
“Perkara ini sebelumnya sudah diputus pada 2023. Saat itu terdakwa hanya terbukti melanggar Pasal 351 KUHP terkait penganiayaan. Sementara dakwaan lain, termasuk Pasal 363 KUHP tentang pencurian, tidak terbukti di persidangan,” ujar Ahmad Sofian di hadapan majelis hakim.
Namun, lanjut dia, dalam perkara yang kini berjalan, penyidik kembali membuat laporan polisi baru dengan konstruksi yang dinilai serupa dengan perkara sebelumnya.
“Perbedaannya hanya pada waktu kejadian atau tempus. Saya mencurigai perubahan waktu ini hanya untuk menghindari hambatan hukum agar perkara dapat diproses kembali,” katanya.
Ahmad Sofian bahkan menyebut langkah tersebut berpotensi sebagai upaya memaksakan proses pidana terhadap perkara yang substansinya telah pernah diadili.
“Kalau substansi perkaranya sama dan sudah diputus sebelumnya, maka secara prinsip ini bisa masuk kategori ne bis in idem,” ujarnya.
Kuasa Hukum Soroti Dugaan Kejanggalan Prosedur
Kuasa hukum terdakwa, Dedi Suheri, juga memaparkan sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses praperadilan, terdapat ketidaksesuaian dalam administrasi penyidikan.
Ia menjelaskan bahwa dokumen perkara menunjukkan adanya gelar perkara yang dilakukan sebelum laporan polisi dibuat.
“Kami menemukan fakta bahwa gelar perkara dilakukan pada 16 Juli 2024, sementara Laporan Polisi baru dibuat pada 19 Mei 2025. Ini menimbulkan pertanyaan besar karena secara prosedur seharusnya laporan polisi menjadi dasar terlebih dahulu sebelum gelar perkara dilakukan,” ujar Dedi.
Ia menambahkan bahwa laporan yang dimaksud merupakan LP Model B, yakni laporan yang berasal dari masyarakat.
“Pertanyaannya, bagaimana mungkin gelar perkara dilakukan lebih dulu sebelum ada laporan resmi? Ini yang menjadi dasar kami menduga adanya cacat prosedur dalam proses penyidikan,” katanya.
Atas dugaan tersebut, pihaknya mengaku telah melaporkan oknum penyidik yang menangani perkara tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
“Kami berharap laporan ini menjadi perhatian serius pimpinan Polri untuk menindak apabila memang ditemukan pelanggaran prosedur oleh oknum penyidik,” ujarnya.
Latar Belakang Perkara
Dalam perkara yang tengah disidangkan, Liu Xiaodong didakwa melanggar Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia dituduh melakukan pencurian emas di wilayah konsesi PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) di Kabupaten Ketapang.
Selain itu, terdakwa juga diduga menggunakan bahan peledak jenis dinamit secara ilegal untuk kegiatan penambangan serta memanfaatkan aliran listrik secara tidak sah guna menunjang operasional tambang.
Persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang dijadwalkan akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tambahan untuk mendalami dugaan pencurian, penguasaan lahan, serta konflik yang terjadi di area pertambangan tersebut.
Informasi yang beredar juga menyebutkan adanya pihak lain yang diduga berperan dalam aktivitas tambang tersebut dan saat ini sedang menjalani proses hukum terpisah di lembaga pemasyarakatan di Pontianak. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait peran pihak tersebut dalam perkara ini.












